Perseteruan panas TNI dan KPK tentang etika dan prosedur penetapan tersangka, harus begini dan begitu, hanyalah perang kata-kata. Fakta terbongkar, ada bukti kejahatan korupsi! Itu esensinya.
Gaya keperkasaan TNI dan lakon sok bersih pimpinan KPK adalah perkara lain. Yang wajib ditegakkan adalah sikap kepatuhan pada aturan dan UU. Siapapun dia, tidak boleh merasa paling kuat dan bebas berkuasa.
Kejahatan korupsi merupakan musuh bersama. Virus ganas yang telah merusak tatanan bernegara dan kian meresahkan hidup rakyat. Asbab itu KPK dihadirkan untuk bertindak tegas menegakan keadilan tanpa pandang bulu.
Tak peduli sipil maupun militer. Tidak boleh hanya berhenti pada level ecek-ecek. Sekalipun presiden dan lingkaran keluarganya, bila terlibat harus diseret ke pengadilan. Rakyat marah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Pertentangan tafsir hukum TNI dan KPK, menambah daftar panjang kekacauan bernegara. Semua itu tidak lepas akibat peran presiden Jokowi yang gencar dituding rakyat sengaja membiarkan, tidak punya political will.
Ironi, soal perpanjangan jabatan Komisioner KPK, Istana disinyalir mensupport melalui tangan MK yang kebetulan ketuanya adik ipar presiden.
Tak hanya itu, revisi UU KPK yang diprotes oleh rakyat, tersirat Jokowi justru cawe-cawe untuk melemahkan KPK.
Alhasil, sejak Firli Bahuri dan komplotannya memimpin KPK, tiada hari tanpa bikin keonaran. Hanya sibuk bermain aneka kasus kelas teri. Sementara skandal besar diabaikan, bahkan seolah dilindungi. Sikap tidak adil itu jelas menyobek hati rakyat.
Peran dan eksistensi KPK semakin kehilangan visi, sangat berbau busuk kepentingan politik. Pada sorotan yang lebih serius, sebagian kalangan menuding KPK telah berubah menjadi sarang markus yang super ganas.
Akibatnya lembaga super body tersebut tampil urakan, bobrok dan bertindak semaunya. Dalam kasus OTT yang menyeret petinggi TNI di Basarnas, KPK membuat marah tentara. Karena dinilai melewati batas kewenangannya.
KPK nekat menabrak prosedur penanganan korupsi dengan bersikap superior mengobrak-abrik kehormatan TNI. Seolah KPK hendak menunjukan mereka yang paling berkuasa karena dibacking oleh presiden Jokowi.
Sebaliknya, soal laporan dugaan skandal kejahatan korupsi yang melibatkan dua putera presiden, yakni Gibran dan Kaesang, terlihat: KPK seolah jadi anjing jinak yang berlutut pada kekuasaan.
Jelas sangat lucu. Dugaan KKN Gibran dan Kaesang macet, yang terjadi justru KPK dan TNI terjebak saling beradu kuat. Wajar ketidakadilan yang dirasakan TNI tak beda dengan nurani rakyat yang terus dicabik-cabik.
Tampak jelas hukum dipermainkan secara semena-mena!
Oleh: Faizal Assegaf
Kritikus
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
