PARA pemodal asing bukan hanya campur tangan pada hampir semua partai politik di Indonesia. Tetapi sudah bisa menguasai hampir semua partai politik.
Pada setiap Munas, Kongres, Muktamar sebagai kekuasaan tertinggi mengatur kehidupan jalannya partai, taipan oligarki sangat mudah cawe cawe ambil posisi sebagai sponsor. Dampak ikutannya semua partai harus tunduk pada pemilik modal atau para bohir bandar politik. Denyut kehidupan, langkah kebijakan partai langsung menjadi bebek lumpuh (lume duck).
Tidak ada partai politik yang tidak memiliki kaki tangan para bohir pemilik pemodal. Petinggi partai menawarkan harga lelang yang ditawarkan di Munas, Kongres, Muktamar atau apapun namanya.
Para bandar politik tidak kalah cepat merespon. Penuhi semua biaya pelaksanaan dan beri uang happy happy pagi para pesertanya semuanya akan kesurupan. Beri seragam, satukan suara pilih dan tentukan ketuanya.
Modal para bohir bandar politik tidak lebih 1 triliun sudah memiliki dan menguasai satu partai, sudah bisa di cucuk hidungnya harus berjalan sesuai arahan peluit sponsornya.
9 naga taipan oligarki sudah sangat paham harga dan cara membeli partai politik . Konon harga lazim disepakati 9 partai politik masing masing @1 triliun, total 9 triliun adalah harga yang murah meriah bagi mereka.
Bukan hanya partai anggota DPR juga di beli. Ketika saatnya harus mengegolkan sebuah UU para taipan kembali beraksi, beli suara masing masing anggota DPR 575, taruhlah harga masing-masing anggota DPR RI minimal Rp.10 milyar @ anggota angkanya hanya Rp.5,75 Triliun ( dibulatkan Rp.6. Triliun ). Total para Taipan hanya mengeluarkan uang recehan Rp 15 triliun sudah menguasai partai politik dan memiliki boneka DPR RI , siap bekerja sesuai perintah tuannya.
Nyasar saat pencapresan tiba, konon Taipan cukup mengeluarkan 40 sampai 50 triliun, semua sudah dalam kendalinya. Hanya dengan modal total 55 triliun - 65 triliun Indonesia sudah dikangkangi, dibeli, dikuasai para taipan.
Tidak usah ada patungan biaya antar para taipan, berkaca dari kasus Benny Tjokro mampu membobol 3 BUMN Asuransi sekaligus ( Jiwasraya, Asabri & AJB Bumiputera 1912 ) senilai Rp.52,58 Triliun . Bahkan konon dana yang dirampok oleh Benny Tjokro ( satu orang Cina) sebesar Rp.74,58 triliun itu fakta berbasis data, bukan opini yg dibangun. Sudah bisa beli Indonesia.
Begitu murahnya Indonesia saat ini. Kemerdekaan di capai dengan mengorbankan darah, nyawa, dan harta para pejuang kemerdekaan, bisa diperjualbelikan dengan cara biadab.
Puncak kegelapan ketika partai politik merampok mengambil alih seolah olah sebagai suara rakyat. Merasa sebagaimana super bodi kekuasaan seperti sistem kekuasaan partai komunis, mendefinisikan dan menempatkan pejabat negara termasuk presiden sebagai boneka Taipan Oligarki
Membawa kepiluan berkepanjangan, rakyat hanya sebagai objek politik. Partai tanpa sadar sebagai jongos Oligargi. Anggota dewan dan Presiden semua bersekutu dalam kolam yang sama dan sadar tidak sadar prilakunya menjadi tiran dan mengarah ke otoriter.
Di tubuh bangsa ini sedang terjadi perilaku permisif dan ambivalensi kesadaran berbangsa dan negara. Negara dalam kondisi mendung gelap berjalan tanpa arah. Diperparah dengan terjadinya partai, anggota DPR dan Presiden bersekutu akan menjual negara dengan harga lelah dan murah.
Pemodal asing dan taipan oligarki yang menguasai partai politik lebih bahaya dibandingkan dengan pasukan perang. Untuk menguasai Indonesia tidak perlu mengirim pasukan perang, kapal selam, nuklir. Cukup kuasai or partai partai politik, presiden dan anggota DPR - di Indonesia sudah bisa dikuasai. ****
Oleh Sutoyo Abadi
Koordinator Kajian Politik Merah Putih
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
