Setelah sempat tak memenuhi panggilan pada pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (24/7/2023) akhirnya datang memenuhi proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Airlangga diperiksa dalam lanjutan penyidikan korupsi pemberian izin ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) 2022.
“Yang bersangkutan (Airlangga) sudah datang. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap AH (Airlangga),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketua Sumedana, Senin.
Ketut mengaku tak mengetahui materi khusus seperti apa dalam pemeriksaan penyidik terhadap Airlangga.
Akan tetapi, kata Ketut, tim penyidikan di Jampidsus akan meminta keterangan terkait kebijakan-kebijakan yang menyangkut soal kebutuhan nasional dan perizinan ekspor CPO sepanjang 2021-2022.
Ketut menambahkan, pemeriksaan Airlangga juga menyangkut soal tiga tersangka korporasi pengekspor minyak goreng, yang sudah ditetapkan tersangka oleh Jampidsus.
Tiga tersangka korporasi itu adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
“Jadi beliau diperiksa juga menyangkut dengan tiga tersangka korporasi yang sudah ditetapkan,” kataKetut.
Pemeriksaan terhadap Airlangga Senin (24/7/2023), adalah pemanggilan kedua kali. Pada Selasa (18/7/2023), Ketua Umum Partai Golkar itu mangkir tanpa alasan dari pemanggilan.
Airlangga, saat tiba di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), Senin (24/7/2023), belum bersedia menjawab ragam pertanyaan wartawan menyangkut pemeriksaannya kali ini. Ketua Umum Partai Golkar itu hanya menyapa wartawan yang menunggunya sejak pagi tadi.
“Selamat pagi,” kata Airlangga.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, pemanggilan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejagung sebagai saksi di kasus perizinan ekpor CPO atau minyak goreng bisa berimplikasi serius pada posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini bergantung pada peran Airlangga dalam kasus hukum tersebut.
"Kalau kita lihat implikasinya ya sangat serius kalau Airlangga-nya terkena kasus hukum di Kejaksaan Agung akan berimplikasi kemungkinan besar akan ada Munaslub di Golkar," ujar Ujang dalam keterangannya, Senin (24/7/2023).
Apalagi, kata Ujang, pemeriksaan Airlangga ini juga bersamaan dengan dinamika di internal Partai Golkar yang menginginkan adanya Munaslub. Ujang pun memprediksi isu Munaslub ini juga bisa jadi terkait dengan persoalan Airlangga tersebut.
"Kita tahu bahwa di politik, itu orang akan jatuh atau bisa digulingkan ketika dia tersandung kasus hukum. Jadi ini berbarengan, paralel antara persoalan di internal Golkar yang menginginkan Munaslub kader kadernya, lalu di saat yang sama ada persoalan hukum atau pemeriksaan Airlangga sebagai saksi," ujar Ujang.
Dia melanjutkan, apalagi dengan adanya pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan siap untuk menjadi Ketum Golkar.
Hal ini kata Ujang, mengindikasikan isu Munaslub bukan hanya isapan jempol belaka termasuk pemeriksaaan saksi Airlangga bukan persoalan main-main bagi Golkar.
"Kalau kita pelajari ya tentu persoalan ini merugikan Airlangga dan merugikan Partai Golkar tetapi itulah dinamika 5 tahunan Partai Golkar setiap akan Pilpres, setiap akan Pemilu selalu terjadi gejolak di internal Golkar," ujarnya.
Namun demikian, Ujang tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah kepada Airlangga dalam kasus tersebut.
Termasuk kemungkinan dampak kasus ini bagi posisi Airlangga di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Jika status Airlangga meningkat dari saksi ke kasus penyidikan, maka otomatis akan ada Munaslub untuk menggantikan posisinya. Namun, jika hanya sebagai saksi maka kemungkinan Munaslub Golkar bisa 50:50.
"Misalkan hanya sebagai saksi saja tidak jadi tersangka, dia tidak ada penyidikan. Maka di Golkar bisa juga ada munaslub bisa juga tidak, tergantung adanya kompromi Airlangga dengan para inisiator yang akan mengadakan Munaslub itu yaitu Luhut cs dan lain-lain," ujarnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ambil pusing soal dirinya yang diisukan ingin menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dirinya pun tak ingin mendahului sikap dari Partai Golkar soal penggantian ketua umum.
“Kita lihat sajalah, saya itu nggak terlalu ngurusin itu, kok,” kata Luhut kepada wartawan di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (24/7/2023).
Saat ditanya soal sikap dirinya bila ditawari maupun didukung oleh Partai Golkar, ia pun bergeming.
“Ya, kita lihat nanti lah,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan, partai berlambang beringin tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggantikan posisinya.
Airlangga pun menyarankan agar calon penggantinya untuk mengajukan diri di musyawarah nasional (Munas) 2024.
"Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (Munaslub), Munas 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum golkar ke 2024," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).
Sumber: republika
Foto: Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Net
