Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyebut pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya tidak perlu marah saat mendapatkan kritik. Justru, kata dia kritik harusnya dapat dijawab dengan data dan fakta.
Hal itu disampaikan Anies dalam acara 'Titip Harapan, Milenial Menyampaikan Anies Mengerjakan' di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023). Anies mulanya, ditanyai soal pasal karet di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Kalau ada kritik itu sebetulnya public education karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab. Dan jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya," kata Anies Baswedan.
Oleh sebab itu, kata Anies kebijakan mestinya dirumuskan dengan akal sehat. Selain itu, kata dia pemerintah juga harus membuat kebijakan dengan fakta dan data.
"Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat, membuat kebijakan itu harus pakai data, pakai fakta," kata Anies.
Anies menyebut, ketika kebijakan dibuat dengan data dan fakta, kritikan yang datang dari masyarakat pasti bisa dijawab sesuai fakta dan data yang ada. Anies pun menekankan, jika dikritik pemerintah tak perlu marah.
"Sehingga ketika ditanya dan dikritik bisa menjawab dengan data dan fakta, nggak perlu marah. Kenapa? Lah wong memang bisa dijelaskan kok, kan problemnya apa?," ujar Anies.
Seharusnya Pemerintah Tak Sensitif Terima Kritik
Anies berujar, pemerintah yang membuat kebijakan berlandaskan akal sehat dan data tak akan sensitif menerima kritik. Sebab, kata dia kebijakan itu sendiri pasti dirumuskannya untuk kepentingan masyarakat.
"Kalau memang kebijakannya masuk akal, untuk kepentingan publik, pakai data, ya tinggal dijawab, nggak masalah. Jadi karena itu, saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik," kata dia.
Sumber: liputan6
Foto: Bakal Calon Presiden RI dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan saat menyampaikan pidato kebangsaan pada puncak peringatan Milad Ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/5/2023). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
