Pengadilan Australia menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada mantan kepala sekolah Yahudi ultra-Ortodoks atas tindakan pelecehan seksual terhadap dua siswanya.
Kepala sekolah yang diidentifikasi sebagai Malka Leifer, 56 tahun, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala sekolah Adass Israel School, dinyatakan bersalah pada April lalu atas 18 tuduhan pelecehan seksual yang meliputi pemerkosaan, penyerangan tidak senonoh, dan penetrasi terhadap siswa berusia 16 atau 17 tahun.
Meskipun ia dibebaskan dari sembilan dakwaan lainnya, keputusan pengadilan tetap menunjukkan bahwa Leifer bersalah atas pelanggaran serius yang dilakukannya.
Seperti dimuat Al Arabiya, Kamis (24/8), kasus ini memiliki sejarah panjang, dengan Leifer, seorang perempuan yang juga memiliki kewarganegaraan Israel, sempat melarikan diri dari Australia pada 2008 setelah tuduhan pertama kali muncul. Pada 2021, dia kemudian diekstradisi dari Israel.
Hakim Mark Gamble dari pengadilan wilayah Victoria menjatuhkan hukuman non-pembebasan bersyarat selama 11 tahun enam bulan, dan mempertimbangkan masa tahanan sebelumnya selama lebih dari 2.000 hari.
Putusan ini telah memberikan sedikit kelegaan bagi tiga saudara perempuan yang melaporkan bahwa mereka menjadi korban pelecehan seksual di tangan Leifer selama periode 2003-2007.
Salah satu dari para pelapor menyatakan rasa syukur atas putusan tersebut, dan menggambarkan bahwa mereka sebelumnya tidak memiliki ekspektasi apa pun terhadap akhir dari kasus ini.
"Ekspektasi kami sangat rendah karena pelaku perempuan sangat jarang dilaporkan dalam kasus pelecehan seksual. Namun, keputusan pengadilan ini merupakan pengakuan atas penderitaan yang kami alami selama bertahun-tahun," ujar salah satu pelapor setelah putusan tersebut.
Berdasarkan pengakuan para korban, Leifer melakukan pelecehan seksual terhadap mereka di halaman sekolah di Melbourne, di kantor staf yang terkunci, di kamp sekolah dan di rumah Leifer, ketika mereka masih remaja.
Sumber: rmol
Foto: Malka Leifer, warga Australia kelahiran Israel, saat dibawa ke ruang sidang di Yerusalem pada 27 Februari 2018/Reuters
