WANHEARTNEWS.COM - Dari 3 bakal calon presiden (capres) yang mengemuka, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, Center of Economic and Law Studies (Celios) mencoba meneropong seberapa besar interaksinya dengan China. Mulai dari perspektif ekonomi dan multisektoral dibedah. Begini hasilnya?
Direktur Studi China-Indonesia CELIOS, Muhammad Zulfikar Rakhmat, menyampaikan, dibandingkan Anies, Ganjar dan Prabowo memiliki interaksi yang lebih tinggi dengan China. Hal itu tak lepas dari perannya sebagai menteri dalam kabinet Presiden Jokowi” “Di mana, Prabowo kerap sekali bertemu dengan petinggi China untuk membahas kemitraan di bidang pertahanan,” kata Fikar, sapaan akrabnya, dikutip Rabu (7/8/2023).
Sedangkan Ganjar yang sudah ditetapkan sebagai capres resmi PDIP dan PPP, kata Fikar, menyatakan secara terbuka akan melanjutkan program Jokowi jika terpilih. Dia merupakan pejabat daerah yang sangat sering berhubungan dengan China. “Bahkan, Provinsi Jawa Tengah telah menandatangani berbagai program kerja sama dengan China dalam cakupan kemitraan regional.” tegas Fikar.
Di sisi lain, dirinya mencermati adanya perbedaan interaksi antara Anies Baswedan dengan China yang cukup signifikan, dibandingkan Prabowo maupun Ganjar. Mantan Gubernur DKI itu, terlihat lebih tertarik membangun relasi dengan Amerika Serikat (AS), dan negara-negara Barat. “Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies diketahui berkunjung ke beberapa negara Eropa untuk menggaet kerja sama, mulai dari pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) hingga smart city,” kata Zulfikar.
Terlepas dari siapapun yang berhasil menduduki tampuk kekuasaan di periode mendatang, kata dia, sangat perlu untuk melakukan evaluasi atas kerja sama yang sudah dijalin dengan China.
Yeta Purnama, peneliti CELIOS lainnya, mengatakan, tiap kandidat Capres 2024 perlu melihat secara jernih risiko model pinjaman atau utang China, khususnya di proyek infrastruktur. Selain itu, pemerintah harus mampu membuka ruang renegosiasi terhadap proyek yang dirasa menjadi beban terhadap APBN dan keuangan BUMN.
“Presiden terpilih juga harus lebih berani bersikap tegas terhadap polemik Laut China Selatan dan topik HAM yang berkaitan dengan Xinjiang. Isu lingkungan, perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja lokal di proyek yang didanai investor China, serta arah hilirisasi yang lebih selaras dengan peningkatan nilai tambah, juga penting untuk dijadikan agenda utama dalam berinteraksi dengan China ke depannya,” kata Yeta.
Sumber: inilah.
