Masih banyak persoalan di Kementerian BUMN, hingga membuat Erick Thohir dinilai belum layak sebagai calon wakil presiden (Cawapres).
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mengatakan, kinerja dan prestasi Erick Thohir belum terbukti dan teruji selama menjabat Menteri BUMN.
"Terbukti, selain banyak yang kecewa dengan kepemimpinan Erick, kalau mau objektif, banyak juga BUMN yang masih memiliki tunggakan utang," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/8).
Dia menilai Erick masih tersandera kerja-kerja yang belum optimal di bawah kementerian yang dipimpinnya. Masih banyak PR yang belum tuntas, sehingga mendapatkan penilaian buruk dari publik.
"Erick belum saatnya naik kelas sebagai Cawapres. Kementerian yang dipimpinnya saja masih banyak yang belum beres, bagaimana mau jadi Cawapres, tentu banyak hal mengganjal yang harus diselesaikan, sehingga menyulitkan dirinya dapat dipilih sebagai Cawapres," jelas Saiful.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu juga melihat, berbagai persoalan di BUMN masih terjadi, mulai dari dugaan korupsi, termasuk banyaknya utang di perusahaan-perusahaan BUMN, yang tentu menjadi ganjalan bagi Erick untuk melenggang menuju kursi Cawapres.
"Seabrek persoalan di Kementerian BUMN menunjukkan Erick belum layak dipilih sebagai Cawapres, terlebih ia masih 1 kali menjabat dalam struktur pemerintahan, butuh pembuktian lebih panjang untuk mendapat kepercayaan publik terkait kemampuan dan leadership menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di pemerintahan," pungkas Saiful.
Sumber: rmol
Foto: Erick Thohir/Net
