Detail perencanaan ibukota negara (IKN) baru seharusnya tidak boleh disebar ke negara lain. Ini lantaran IKN tidak hanya berisi gedung-gedung pusat pemerintahan, tapi juga pusat pertahanan dan keamanan suatu negara.
Begitu kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu menanggapi kunjungan Presiden Joko Widodo ke China beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, Jokowi menawarkan puluhan ribu hektare lahan di IKN yang siap untuk dibangun.
“Adalah sangat naif jika seorang pimpinan negara menyerahkan detail perencanaan ibukota negaranya ke negara lain,” ujar Said Didu lewat akun Twitter pribadinya, Senin (31/7).
Menurutnya, hal demikian hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden yang memiliki kepentingan terselubung. Adapun agenda besar yang terdekat di negeri ini adalah Pemilu Serentak 2024.
“Kecuali kepala negara yang demikian memang ada agenda lain yang disembunyikan,” tutupnya.
Dalam kunjungan ke Chengdu, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan 34.000 hektare lahan di IKN Nusantara bagi sektor usaha di sektor kesehatan dan pendidikan.
Dia pun menawarkan kepada para pengusaha China untuk berinvestasi di lahan tersebut.
"Ada 34.000 ha lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, kesehatan rumah sakit misalnya, untuk pendidikan universitas dan untuk infrastruktur," kata Jokowi.
Sumber: rmol
Foto: Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu/Net
