Pernyataan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan kembali mendapatkan sorotan. Kali ini, Anies mengatakan bahwa pemerintah harus menggunakan akal sehat dan data setiap membuat kebijakan.
Menurut dia, ketika kebijakan dibuat berdasarkan data dan fakta, maka pemerintah tidak perlu marah ketika masyarakat menyampaikan kritik.
"Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat, membuat kebijakan itu harus pakai data, pakai fakta," kata Anies di acara Titip Harapan, Milenial Menyampaikan Anies Mengerjakan di Kawasan Cipinang, Jakarta, Sabtu (19/8/2023).
Mengutip detik.com, pemerintah kata dia justru dapat menggunakan data dan fakta itu untuk menjawab kritik.
"Kalau ada kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu kalau di kritik dia harus menjawab. Dan jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya," sambungnya.
Pernyataan Anies ini sontak mendapatkan respons dari dua partai pendukung pemerintah, yakni Partai Gerindra dan PDIP. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini pemerintah Presiden Joko Widodo sudah menggunakan akal sehat ketika membuat kebijakan.
"Apa yang disampaikan Pak Anies itu adalah hal yang normatif dan memang itu juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi selama ini," kata Habiburokhman.
Dia mengatakan kebijakan yang didasarkan akal sehat itulah yang menjadi penyebab tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi tinggi di berbagai survei.
"Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi tentu disusun dengan akal sehat, kita tahu hasilnya saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi mencapai 80%," ujar dia.
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno juga merespons ucapan Anies. Hendrawan mengatakan selama ini pemerintah tidak marah saat dikritik masyarakat.
"Selama ini juga tidak marah. Saya termasuk yang rajin menyampaikan kritik. Bisa diikuti dari notulen rapat atau pemberitaan media. Yang penting objektif dan konstruktif. Bukan hujatan dan fitnah," timpal dia.
Di sisi lain, Hendrawan menuturkan bahwa pemerintah memang harus membuat kebijakan sesuai data dan akal sehat. Dia mengatakan kebijakan pemerintah yang didasarkan fakta tercermin dalam APBN 2024 yang memperkenalkan anggaran berbasis kesejahteraan.
"Secara moral-etis, kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai kebajikan sosial. Kebijakan harus didasarkan data yang akurat (data-based policy) dan rasional. Dalam APBN 2024 bahkan diperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan (welfare-based budget policy)," sebutnya.
Untuk membuat anggaran menjadi lebih efektif, Hendrawan mengatakan pemerintah perlu memiliki sistem integrasi data. Dia mengatakan jangan sampai anggaran menjadi tidak efektif karena data yang abal-abal. Ketika terjadi penyimpangan anggaran, kata dia, maka harus dihukum tegas.
"Jangan sampai anggaran tidak efektif karena data amburadul atau abal-abal. Penyimpangan anggaran karena permainan dan manipulasi data harus diberi sanksi hukum yang berat," ujar dia.
Sumber; cnbcindonesia
Foto: Anies Baswedan/Net
