Diksi menggeser lahan penduduk Pulau Rempang yang dinyatakan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, dinilai sama saja dengan menggusur warga setempat itu sendiri.
Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah berpendapat, bahwa apa yang disampaikan Bahlil seolah cari aman dan agar terkesan baik di mata publik.
"Memang ada kesan baik dalam statemen Bahlil, bahwa menggeser itu hanya memobilisasi warga ke tempat baru, hanya saja di Rempang jelas bukan aktivitas mobilisasi," kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/9).
Dedi menambahkan, warga yang dikatakan Bahlil akan digeser belum disiapkan lahan baru oleh pemerintah, sehingga yang dilakukan warga Rempang adalah bentuk kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya.
"Karena, dari pernyataan kepala badan otorita Batam, tempat baru itu belum disiapkan, artinya ini aktivitas penggusuran, dan Bahlil sudah sewenang dalam menyatakan pendapat sebagai bagian dari kekuasaan," tegasnya.
Pernyataan Presiden Joko Widodo, kata Dedi, justru lebih berpihak ke penguasa, tidak sedikitpun kepada rakyat.
"Bahkan Presiden sekalipun sama saja, misalnya menyatakan persoalan Remoang hanya miskomunikasi, terkesan ada pemihakan massal penguasa pada korporasi, meskipun harus dilakukan dengan cara menindas," demikian Dedi Kurnia Syah.
Sumber: rmol
Foto: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia/Ist
