PERUBAHAN di Indonesia tinggal masalah waktu, soal hari dan caranya - halus atau kasar - tidak ada yang bisa memastikan, perkembangan politiklah yang akan menentukan. Dalam perpolitikan tidak pernah ada "expert", yang ada "observer".
Prof. Daniel M Rosyid (Gubes ITS Surabaya) menyentil bahwa "Rezim Serampangan di P. Rempang, Kepri, menunjukkan watak asli rezim penguasa fir'aunik model VOC saat ini"
Intimidasi investor China berdalih investasi makin ganas dan membabi buta, termasuk investor China Xinyi Glass melalui komprador lokal telah mengorbankan masyarakat pesisir Melayu yang sudah lama menghuni pulau itu.
Setelah polisi, kini bahkan tentara ikutan menjadi instrumen penguasa untuk memaksakan kehendaknya, lagi lagi berdalih Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru nyata - nyata melanggar Pembukaan UUD45. Rezim selalu melihat kekayaan daerah sebagai asset sementara penduduknya liability, terlilit utang negara yang mengerikan.
Saat bersamaan keadaan makin ironis, ketika bacapres dan caleg DPR nyaris diam seribu bahasa sibuk persiapan Pemilu 2024. Warga negara RI dari semua suku manapun tidak bisa membiarkan cara- cara kekerasan seperti ini terjadi begitu saja tanpa dipersoalkan.
Ketika rakyat tuntut parpol- papol peserta Pemilu untuk menghentikan unjuk kekuasaan dan kebengisan di mana mana termasuk di P. Rempang agar tidak terus kekejaman yang memilukan, justru indikasi kuat terlibat bersekutu dengan penguasa kejam dan tiran.
Parpol terus membisu hanya sibuk soal Capres / Cawapres, atur koalisi sana sini bergaya paling jumawa merasa sebagai pemilik kekuasaan.
Ini saatnya rakyat bisa meminta bubarkan parpol di Indonesia untuk di tata ulang. Ambil alih senayan, kuasai dan bubarkan MPR dan DPR yang hanya sebagai aksesoris dan lumpuh total.
Ketika kekuasaan justru menjadi bagian kekuatan penjajah , rakyat memiliki gak, kuasa dengan caranya hi sendiri sebagai pemilik kekuasaan membubarkan rezim penguasa saat ini.
Penguasa tidak lagi boleh berlindung atas nama mandat rakyat ketika rakyat mayoritas mencabut mandatnya yang di berikan saat pemilu.
"Bubarkan rezim Jokowi - bentuk pemerintahan darurat dalam bentuk Presidium Penguasa Darurat, cukup enam bulan untuk membentuk pemerintahan baru lewat pemilu, negara kembali ke UUD 45 , pulihkan ekonomi dari cengkeraman para mafia Oligargi, cabut semua UU yang merugikan rakyat"
Tunda sementara Pemilu / Pilpres 2024 yang indikasi kuat sedang di kuasai dan dalam cengkeraman para mafia asing dan bandit yang membahayakan kedaulatan negara. (*)
Oleh Sutoyo Abadi
Koordinator Kajian Merah Putih
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
