Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Melky Nahar menilai pernyataan Presiden Jokowi bahwa perusahaan tambang harus melakukan reklamasi pasca-tambang hanya sekadar gimik.
"Jokowi tak pernah serius, selalu gimik politik," kata Melky kepada Tempo saat dihubungi hari ini.
Sebelumnya Presiden Jokowi meminta perusahaan tambang untuk memperbaiki lahan mereka pasca-eksplorasi.
Pernyataan presiden itu disampaikan ketika memberikan sambutan pada Festival LIKE di Arena GBK, Jakarta pada Senin, 18 September 2023.
Letak keseriusan itu, kata Melky, dimulai dari perubahan pemanfaatan lubang tambang yang alih-alih direhabilitasi, justru bisa dimanfaatkan untuk wisata, kolam ikan, dan sebagainya.
Menurut Melky, hal itu termaktub dalam aturan turunan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik, yaitu Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
Sebelumnya, berdasarkan Data Lokasi Lubang Tambang dari Webgis Kementrian ESDM tahun 2022 diperkirakan masih terdapat 80 ribu titik lubang akibat aktivitas pertambangan. Berdasarkan komoditas tambang, lubang-lubang itu sekitar 55 persen akibat dari aktivitas pertambangan batu bara dengan jumlah 50.098 titik. Sisanya akibat dari pertambangan bijih besi, nikel, emas, tembaga, dan bauksit.
"Jika Jokowi serius, mestinya sejumlah regulasi itu diubah. Tidak bisa hanya janji-janji lisan melulu," kata Melky.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memperingatkan perusahaan tambang harus memperbaiki lahan yang mereka gunakan untuk menambang. Ia menyatakan akan mengecek langsung satu per satu jika ada yang tidak memperbaiki lahan bekas pertambangannya.
“Saya ingatkan kalo di sini ada perusahaan tambang yang hadir, setelah menambang harus diperbaiki lahan itu. Setuju?” kata Jokowi dalam pidatonya di acara Festival Like 2023 yang digelar di Senayan, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Juli 2023.
Jokowi mengatakan saat ini sudah ada peraturan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa setiap perusahaan tambang harus memiliki pusat persemaian. Itu memungkinkan perusahaan dapat langsung menanam, supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan semakin parah.
Sumber: tempo
Foto: Presiden Joko Widodo atau Jokowi/Net
