Kondisi para petani saat ini seperti didesain untuk tetap dalam kondisi miskin dan tak berdaya. Sebelum produksi, petani sulit mengakses lahan, tahap produksi susah memperoleh pupuk, dan saat panen tak punya posisi tawar menentukan harga.
“Alih-alih memihak petani, sikap pemerintah sebagai regulator kebijakan justru menjadi aktor utama dalam perampasan tanah yang menjadi ruang penghidupan petani,” kata Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, saat aksi di Tugu Adipura, Senin (25/9).
Menurutnya, walaupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang diklaim akan mensejahterakan petani, namun sama sekali tidak berdampak secara signifikan bagi kehidupan para petani.
“Kebijakan yang digulirkan hanyalah gimmick dan lips service semata sehingga tak berdampak apapun bagi petani. Kartu Petani Berjaya yang digadangkan dapat mensejahterakan petani tapi tidak pernah terasa sedikit pun oleh petani di Kota Baru,” paparnya.
Tak hanya itu, Prabowo Pamungkas menjelaskan, petani juga dihadapkan pada sikap represif aparat, kriminalisasi, dan politik pecah belah yang sering dilakukan oleh negara dan swasta. Sehingga petani memang tak diberikan pilihan selain melawan.
Adapun tuntutan yang disampaikan Aliansi Solidaritas Petani Lampung pada Parade Hari Tani Nasional 2023 adalah Berikan akses tanah kepada Petani dan wujudkan reforma agraria sejati, Hentikan kriminalisasi Petani Kota Baru, Tuntaskan kelangkaan pupuk, Stabilkan harga singkong dan jagung, Hapuskan solusi palsu kartu Petani Berjaya.
Sumber: rmol
Foto: Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas/Ist
