Rombongan Pemuda Madani tiba di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia sekitar jam 13:50 WIB hari ini (13/9/2023) dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Furqan Jurdi.
Kedatangan Pemuda Madani ke KPI untuk mengadukan Siaran Adzan Magrib di salah satu stasiun televisi yang menampilkan Bakal Calon Presiden yang akan akan ikut bertanding pada Pemilihan Presiden 2024.
Siaran Adzan Magrib Menurut Furqan Jurdi adalah bentuk politisasi Agama demi kepentingan politik. Bagi dia, politisasi Agama yang disiarkan oleh RCTI melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang total penggunaan tempat Ibadah untuk menjadi panggung politik.
“Kami membawa aduan ini karena Siaran RCTI itu melanggar banyak sekali ketentuan perundang-undangan.” Kata Furqan di Kantor KPI selesai menyampaikan aduannya.
Ketentuan Undang-undang yang dimaksud adalah ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran termasuk peraturan turunannya dan Kode Etik Jurnalistik.
Sebagai bakal Calon Presiden, penyiaran Ganjar Pranowo di Program Adzan Magrib adalah kampanye sebelum waktunya. “Tayangan RCTI itu harus dianggap kampanye diluar waktu yang dijadwalkan KPU” Lanjut Furqan.
Karena itu, menurut Dia RCTI melakukan pelanggaran yang kian serius. “Media-media yang bandel seperti ini harus diberi Sanksi yang tegas bila perlu dicabut izin siarnya. Karena RCTI sudah puluhan kali mengulangi kesalahan dalam setiap programnya dan meski diberi sanksi tetap mengulangi kesalahannya”Jelasnya.
Dalam kesempatan itu juga Ketua Umum Pemuda ini mendorong KPI untuk segera meyusun dan mengesahkan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2023.
Setelah selesai dari KPI Pemuda Madani menuju Dewan Pers mengadukan hal yang sama. Laporan di dewan Pers di terima pada Jam 14:40 WIB.
Dalam pengaduan yang dilayangkan Pemuda Madani, RCTI diduga melanggar prinsip demokrasi dan prinsip informasi yang seimbang dan adil. Melanggar keputusan Mahkamah konstitusi nomor 65/puu-xxi/2023 yang melarang penggunaan tempat ibadah, melanggar ketentuan UU Pemilu yang khususnya yang berkaitan dengan waktu kampanye, format dan segmen yang mensponsori calon dengan perlakuan yang tidak adil terhadap Bakal Calon yang lain melanggar Kode Etik Jusnalistik untuk bersikap Independen dan tidak memiliki itikad buruk. RCTI juga diduga melanggar UU 32 tentang penyiaran.
Laporan Pemuda Madani diterima oleh bagian pengaduan KPI dan akan segera di proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
