Sejumlah desa di Kabupaten Nias Utara, Sumatra Utara dikabarkan masih gelap gulita karena aliran listrik PLN belum terdistribusi secara merata.
Kondisi ini menuai protes dari anggota Komisi VI DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan PT. PLN (Persero), Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (20/9).
Apalagi dalam rapat tersebut, pihak PLN tidak mampu menjawab ihwal data PLN terkait distribusi listrik di sejumlah dusun dan desa.
Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung menyampaikan kekecewaannya kepada PLN yang tidak dapat mendistribusikan listrik ke desa. Padahal, dalam rapat sebelumnya, PLN kerap menyampaikan listrik telah terdistribusi ke daerah.
"Kita sebentar lagi, meresmikan yang namanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), canggihnya luar biasa, saya lihat selebriti semua bikin konten. Coba bayangkan, kalau kita tinggal di Desa Siofa Banua, yang saya kunjungi itu, Kabupaten Nias Utara itu, lalu menyaksikan orang kota, naik kereta cepat sedemikian canggih sampai 350 km per jam, dan mereka masih gelap, itu pemilih Jokowi juga," kata Martin.
martin menegaskan bahwa menyampaikan hal itu bukan sekedar like and dislike, bahkan kepada PLN sekalipun.
"Tadi saya katakan ini, bukan soal program prioritas, ini keharusan listrik desa ini jadi nggak bisa ditahan-tahan seperti ini kalau menurut saya," kata Martin.
Legislator dari Fraksi Nasdem ini meminta agar Komisi VI memberikan perhatian serius kepada distribusi listrik ini.
"Pimpinan ini menurut saya harus kita kasih catatan dalam kesimpulan karena ini akan sangat sensitif orang gelap-gelap terus kita di kota ini meresmikan kereta cepat atau yang canggih-canggih lainnya itu bagaimana logikanya gimana itu saya nggak dapat," tutupnya.
Sumber: rmol
Foto: Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung/Repro
