DPP APIB (Aliansi Profesional Indonesia Bangkit) selaku salah satu organisasi profesional terkemuka yang sangat concern dengan persoalan korupsi dan kejahatan terhadap keuangan negara, melalui Sekjen nya Erick Sitompul meminta KPK lebih baik menjaga independensi nya sebagai lembaga pemberantasan anti rasuah negara dengan tidak masuk ke ranah dimana dinamika politik yang suhunya semakin meningkat saat ini.
“Kita masyarakat lebih inginkan KPK bekerja secara profesional jauh dari urusan politik seperti memanggil Muhaimin Iskandar. Apalagi perkara kasus korupsi itu belangsung di tahun 2012. Kenapa selama 12 tahun ini tidak di tangani, mengapa saat menjadi Cawapres Muhaimin di panggil, walau sebagai saksi,” ungkap Erick kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (7/9/2023).
Nanti masyarakat akan minta KPK panggil juga Ganjar yang diduga terima 510.000 Dolar AS dari kasus korupsi e KTP. Apalagi sudah ada saksi di persidangan saat itu yang sebut Ganjar terima fee proyek e KTP itu yang menjerat hanya politisi Setia Novanto.
Dugaan Ganjar terlibat juga sebagaimana di rilis mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto di podcastnya bersama Novel Baswedan. Terus nanti masyarakat minta lagi 1 caleg lagi Prabowo di proses juga soal Food Estate, yang di duga juga melalaikan keuangan negara karena ada 600 ha lahan proyeknya gagal dibangun sebagaimana di rilis WALHI dan sudah di suarakan para politisi senior dan dan pelbagai tokoh masyarakat.
“Sudahlah sebaiknya KPK tidak usah proses dulu para Capres cawapres , nanti semua jadi repot, ini kan sudah dekat Pemilu. Hindari aja proses proses hukum terkait Capres Cawapres yang pandangan masyarakat ada unsur politisnya,” jelasnya.
Kejagung juga sudah menyetop sementara seluruh jajaran nya memeriksa Capres Cawapres dan para Caleg hingga selesai Pemilu. Walau ini kebijakan yang tidak patut dalam kerangka proses penindakan pidana korupsi namun demi kondusifitas menjelang Pemilu ya lakukan yang terbaik untuk bangsa
“Nanti saja setelah selesai Pemilu baru panggil siapa yang perlu sebagai saksi atau sebagai tersangka apabila ada 2 alat bukti korupsinya” ungkap Erick yang juga alumni S2 Hukum Bisnis UNPAD tersebut
Erick mengaku sering mendengar masyarakat bertanya bagaimana ini tentang tindak lanjut temuan KPK yang di rilis KPK 2 bulan lalu tentang eksport ilegal Ore Nikel sebesar 5 juta ton. Lebih penting kasus korupsi raksasa ini dulu yang segera di ungkap .
Itu nilainya triliunan dan eksport ilegal Ore Nikel ini juga terang terangan melanggar Keppres tahun 2020 yang di keluarkan Presiden Jokowi untuk melarang lagi ekspor bahan mentah Ore Nikel karena Indonesia memulai industri hilir Nikel. Ini cukup jelas kejahatan pidana korupsi perdagangan illegal eksport dan jelas jelas merugikan negara besar besaran, tandas Erick.
Erick menegaskan, tidak susah mengungkap kasus korupsi 5 juta ton eksport illegal Ore Nikel itu kok. Karena pihak KPK sudah memperoleh 76 Bill of Lading ( BL ) dari semua kapal yang mengangkut Ore Nikel itu ke negara Cina. Perusahaan apa yang ekspor siapa perusahaan pembelinya di Cina Tiongkok sebagai importir nya semua sudah ada di BL itu kata Erick.
Pihak KPK juga bisa memperkuat dengan meminta bantuan pihak PPATK untuk menelusuri bank mana saja di Indonesia yang memproses penerimaan dana melalui Letter of Credit ( LC ) dari importir asal negara Cina ke eksportirnya dari Indonesia. Sehingga KPK bisa tau berapa total nilai eksport nya semua yang merugikan negara.
Bila KPK sudah pegang ada 76 BL semuanya yg 5 juta ton itu berarti juga ada 76 LC yang di proses di Bank dalam negeri yang bisa di dapat dari pihak bank atau pihak eksportir . Kalau ada 76 BL semua yah sudah pasti ada 76 Mother Vessel yang mengangkut dari Indonesia ke Cina pada priode Januari 2020 – juni 2022. Berarti itu rata rata tonase nya lebih 60 ribu ton per Mother Vessel selama mereka lakukan eksport ilegal itu sehingga totalnya 5 juta ton an lebih semua.
Untuk lebih detilnya, semua data transaksi perdagangan ada di tiap LC yang di keluarkan pihak buyer importir Cina dan eksportir dari dalam negeri. Berapa jumlah quantity eksport Ore Nikel nya dan berapa juta dolar nilai transaksi setiap LC dan keseluruhan ke 76 LC . Berapa dolar harga per ton nya juga ada di LC.
“Sampai alamat importir dan alamat eksportir juga lengkap di LC itu, jadi kasus eksportir ilegal ini lebih mudah di ungkap. Kita lebih respect terhadap KPK apabila mampu mengungkap kasus kasus raksasa yang merugikan Trilyunan yang negara saja, jangan kasus kecil apalagi kalau di nilai masyarakat ada muatan politik, itu akan merugikan citra KPK sendiri,” pungkas Erick lagi.
Sumber: suara
Foto: Gedung KPK (IST)
