Bentrok yang pecah dalam aksi penolakan masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau, dalam pembangunan Rempang Eco City, membuktikan oligarki masih menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kami telah mengkaji dari beberapa aspek, bahwa memang kami melihatnya Presiden Joko Widodo pro terhadap kelompok-kelompok oligarki," ujar Direktur Eksekutif Sekretariat Nasional Forum Strategis Pembangunan Sosial (Fores), Fathullah Syahrul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/9).
Menurutnya, di tengah kasus yang sedang berjalan ini, tak elok jika alasan Presiden Jokowi dalam memandang bentrokan itu, hanya karena persoalan kesalahan komunikasi semata.
Alumni Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran ini menilai, kasus yang terjadi di Rempang harus dipandang sebagai tragedi kemanusiaan dan pembunuhan kearifan lokal.
"Ini soal tragedi kemanusiaan dan pembunuhan kearifan lokal, kami rasa Presiden Jokowi perlu memahami soal itu, bahwa kepentingan rakyat di atas dari kepentingan apapun," katanya.
Fathullah mengungkapkan, jika kasus Rempang tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka kasus itu akan menjadi catatan buruk di akhir masa-masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Rakyat itu tidak bodoh, rakyat Indonesia sudah pintar, sebab masyarakat khususnya masyarakat adat punya cara tersendiri dalam mengelola tanah dan kehidupannya sendiri," pungkasnya.
Sumber: rmol
Foto: Direktur Eksekutif Sekretariat Nasional Forum Strategis Pembangunan Sosial (Fores), Fathullah Syahrul/Ist
