Pemerintah akan mengatur ketentuan terkait perniagaan elektronik. Salah satunya hanya memperbolehkan media sosial (medsos) digunakan untuk memfasilitasi promosi, bukan untuk transaksi.
Menyikapi langkah pemerintah ini, sejumlah perwakilan online seller mengadukan kepada Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Saya menilai keputusan pemerintah melarang berjualan di media sosial, termasuk di platform TikTok adalah keputusan yang gegabah," kata Cak Imin lewat keterangan resminya, Rabu (27/9).
Bakal Cawapres pendamping Anies Baswedan itu menilai, keputusan ini otomatis menghentikan bisnis secara tiba-tiba, yang membuat pelaku usaha online jadi kelabakan.
"Padahal investasi mereka besar, modal usaha mereka juga gak main-main," tegasnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu pun meminta pemerintah untuk menunda keputusan itu.
Dia meminta pemerintah mengajak diskusi para seller e-commerce yang jumlahnya jutaan.
"Karena yang penting sekarang keadilan bagi mereka, bukan malah saling membunuh," tandas Cak Imin.
Sumber: rmol
Foto: Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar/Ist
