Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menyoroti soal Demokrat yang mencabut dukungan dari Anies Baswedan pasca peristiwa dipilihnya Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies Baswedan.
Menurut Ginting, manuver Demokrat cabut dukungan dari Anies pasca pemilihan Muhaimin akan punya dampak serius.
Ginting menilai Demokrat akan banyak dapat musuh. Hal ini terkait dengan terbatasnya langkah demokrat setelah cabut dari Anies. Rekam jejak Demokrat di dua kubu lain menurut Ginting tak punya catatan yang baik.
“Apa mungkin ke Prabowo? Di situ King Makernya Jokowi. Kedua, secara implisit bahkan eksplisit Partai Demokrat menerjemahkan upaya kudeta kepada staff presiden Moeldoko untuk Kudeta Demokrat juga di belakangnya ada Jokowi, apa mungkin gabung di situ ada Jokowi dan Moeldoko. Di 2019 ada pernyataan mengejutkan dari Partai Demokrat di mana Prabowo dituding sebagai Jenderal Kardus, jadi musuhnya banyak. Ada Jokowi, Prabowo dan Moeldoko,” ujar Ginting saat tampil di kanal Youtube Hersubeno Point FNN, dikutip Kamis (7/9/23).
“Katakanlah Prabowo mempersilakan barangkali untuk menambah suara, tapi menurut saya kita ingat dalam Pemilu 2014 dan 2019 ada luka hati Prabowo ketika Demokrat setengah hati mendukung Prabowo di 2014 padahal ada besannya (Hatta Rajasa) tapi tidak didukung, begitu juga di 2019 di saat akhir berharap Prabowo berpasangan dengan AHY tapi munculnya dengan Sandi,” tambahnya.
Hal serupa juga terjadi dengan hubungan Demokrat-PDIP. Demokrat yang menuntut kesetaraan di KPP sampai akhirnya keluar, akan sulit mengharapkan hal tersebut di kubu Ganjar di mana Megawati pegang penuh kendali.
Menurut Ginting tak mungkin ada kesetaraan dalam politik karena semua sesuai dengan pengorbanan dan usaha yang dilakukan.
“Ini yang dipersoalkan oleh Demokrat ketika keluar dari KPP adalah minta kesetaraan, menurut saya dalam politik tidak ada kesetaraan, di KPP jelas saham itu terbesar ada di NasDem, kemudian ketika ada yang ingin menjadi nahkoda juga akan pecah, kita tahu kalau di PDIP semua ditentukan oleh Megawati bukan Ganjar,” ungkapnya.
Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menyoroti soal Demokrat yang mencabut dukungan dari Anies Baswedan pasca peristiwa dipilihnya Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies Baswedan.
Menurut Ginting, manuver Demokrat cabut dukungan dari Anies pasca pemilihan Muhaimin akan punya dampak serius.
Ginting menilai Demokrat akan banyak dapat musuh. Hal ini terkait dengan terbatasnya langkah demokrat setelah cabut dari Anies. Rekam jejak Demokrat di dua kubu lain menurut Ginting tak punya catatan yang baik.
“Apa mungkin ke Prabowo? Di situ King Makernya Jokowi. Kedua, secara implisit bahkan eksplisit Partai Demokrat menerjemahkan upaya kudeta kepada staff presiden Moeldoko untuk Kudeta Demokrat juga di belakangnya ada Jokowi, apa mungkin gabung di situ ada Jokowi dan Moeldoko. Di 2019 ada pernyataan mengejutkan dari Partai Demokrat di mana Prabowo dituding sebagai Jenderal Kardus, jadi musuhnya banyak. Ada Jokowi, Prabowo dan Moeldoko,” ujar Ginting saat tampil di kanal Youtube Hersubeno Point FNN, dikutip Kamis (7/9/23).
“Katakanlah Prabowo mempersilakan barangkali untuk menambah suara, tapi menurut saya kita ingat dalam Pemilu 2014 dan 2019 ada luka hati Prabowo ketika Demokrat setengah hati mendukung Prabowo di 2014 padahal ada besannya (Hatta Rajasa) tapi tidak didukung, begitu juga di 2019 di saat akhir berharap Prabowo berpasangan dengan AHY tapi munculnya dengan Sandi,” tambahnya.
Hal serupa juga terjadi dengan hubungan Demokrat-PDIP. Demokrat yang menuntut kesetaraan di KPP sampai akhirnya keluar, akan sulit mengharapkan hal tersebut di kubu Ganjar di mana Megawati pegang penuh kendali.
Menurut Ginting tak mungkin ada kesetaraan dalam politik karena semua sesuai dengan pengorbanan dan usaha yang dilakukan.
“Ini yang dipersoalkan oleh Demokrat ketika keluar dari KPP adalah minta kesetaraan, menurut saya dalam politik tidak ada kesetaraan, di KPP jelas saham itu terbesar ada di NasDem, kemudian ketika ada yang ingin menjadi nahkoda juga akan pecah, kita tahu kalau di PDIP semua ditentukan oleh Megawati bukan Ganjar,” ungkapnya.
Diketahui, Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat menghasilkan dua poin keputusan terkait sikap sepihak Partai Nasdem yang dikabarkan sepakat berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keputusan pertama, mereka resmi mencabut dukungan terhadap bakal calon presiden (capres), Anies Rasyid Baswedan, kedua mereka tak lagi berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023) malam.
Demokrat Tak Syaratkan AHY Jadi Cawapres
Sementara itu, Demokrat mengungkapkan pihaknya tidak akan mempersyaratkan agar AHY jadi Cawapres di koalisi lain.
"Saya rasa kita menyerahkan itu (AHY cawapres) kepada partai-partai politik yang berkenan untuk kerja sama dengan kita," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9/23).
Sumber: suara
Foto: Bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ketum partai Demokrat AHY (Bidik layar)
