%20(Custom).jpg)
WANHEARTNEWS.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyoroti aksi represif aparat kepolisian terhadap warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada Sabtu (7/10) kemarin.
Kepala Divisi Hukum Kontras, Andri Yunus meluruskan narasi yang beredar di media sosial tentang sebuah mobil pick-up disebut hendak menerobos barikade aparat kepolisian.
“Banyak beredar di media sosial seolah-olah mau menabrak barikade. Faktanya yang kami dapat hendak mengantar makanan,” kata Andri Yunus di Kawasan Tebet Jakarta Selatan, Minggu (15/10/2023).
Andri menjelaskan, saat itu warga memang tengah melakukan aksi demonstrasi tentang lahan plasma yang dijanjikan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Namun antara warga dengan pihak perusahaan menghadapi deadlock.
Pihak warga lainnya, saat itu ingin menyuplai logistik berupa makanan terhadap para massa aksi.
Namun di tengah perjalanan mobil tersebut malah ditembaki oleh pihak kepolisian yang saat itu memang sudah bersiap menembakan gas air mata.
“Pada saat hendak mengantar, di tengah jalan mobil tersebut di tembak. Karena saat maju, posisi pengamanan itu sudah dalam posisi bersiap untuk penembakan gas air mata. Jarak sekitar 30 meter, kemudian polisi menembakan gas air mata itu tepat ke mobil, bahkan masuk ke dalam mobil pick up,” jelas Andri.
Andri sangat menyayangkan sikap aparat yang dinilai repsesif terhadap warga sipil. Seharusnya, lanjut Andri, dengan kewenangannya sebagai penegak hukum, pihak kepolisian bisa terlebih dahulu menyetop laju mobil untuk menanyakan maksud dan tujuan mereka.
“Seharusnya polisi stop dulu, tanya maksud dan tujuannya mau kemana. Namun yang terjadi justru langsung ditembak gas air mata,” tutu Andri.
KontraS Ungkap 6 Temuan Bentrok di Seruyan, Sentil Investasi Jokowi
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merinci 6 temuan awal dalam bentrok antara warga Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah dengan aparat di wilayah PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) 1.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengatakan pihaknya bersama organisasi masyarakat sipil lain telah menemukan bukti-bukti tindakan represif aparat dalam bentrok tersebut. Dimas menyebut eskalasi kekerasan setidaknya pecah sejak 16 September 2023 lalu.
"Kami menemukan sejumlah temuan yang semakin mempertebal bahwa di pengujung rezim Presiden Joko Widodo kami menemukan ketidakberpihakan terhadap hak masyarakat adat," katanya dalam konferensi pers di Rumah AMAN, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/10).
"Corak dari rezim yang sangat pro kepentingan perusahaan dan investasi yang kerap kali melahirkan peristiwa menjadi kekerasan negara dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)," sambung Dimas.
Temuan pertama adalah pengerahan aparat yang berlebihan untuk merespons mediasi masyarakat dengan PT HMBP.
KontraS mencatat ada 440 aparat yang diturunkan dalam bentrok tersebut, mulai dari Brimob, Intelkam, Direktorat Samapta, hingga Direktorat Reserse Kriminal Polda Kalteng.
Kedua, tim masyarakat sipil menduga aparat kepolisian seringkali menembakkan senjata dengan gas air mata dan peluru secara sewenang-wenang. Korbannya adalah warga Desa Bangkal, di mana sejumlah masyarakat terluka hingga puluhan ibu dan anak trauma.
Ketiga, KontraS mencatat puncak tindakan represif aparat adalah penembakan pada 7 Oktober 2023. Peristiwa tersebut dikatakan sebagai extrajudicial killing alias pembunuhan di luar hukum.
"Keempat, temuan kami juga menunjukkan adanya warga yang menjadi korban penangkapan, penahanan, penyiksaan, serta upaya paksa penyitaan dan penggeledahan sewenang-wenang oleh aparat," beber Dimas.
Kelima, ia mengatakan ada kurang lebih 40 kendaraan bermotor milik warga setempat yang dirusak dan diamankan oleh aparat kepolisian. Selain itu, Dimas mengklaim sejumlah warga mengaku kehilangan harta bendanya yang ada di dalam kendaraan.
Keenam, KontraS menemukan kekeliruan pernyataan otoritas di Seruyan yang menyesatkan. Koalisi masyarakat sipil menegaskan korban jiwa tewas imbas peluru tajam dari aparat, bukan peluru karet.
"Polda menyampaikan semua sudah dilakukan secara prosedural bahwa polisi hanya dibekali gas air mata, peluru hampa, dan karet. Itu membantah fakta penembakan terjadi menggunakan senjata api peluru tajam yang menimbulkan korban jiwa. Ini upaya penyangkalan dari polisi, terutama kewajiban menginvestigasi secara jelas," tandasnya.
Bentrokan
Diberitakan sebelumnya bentrok antara warga dan aparat pecah pada 7 Oktober lalu. Kala itu warga menuntut PT HMBP merealisasikan 20 persen plasma dan kawasan hutan di luar hak guna usaha (HGU).
Aksi tersebut sejatinya sudah dimulai sejak 16 September 2023. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat setidaknya ada tiga orang warga tertembak peluru tajam oleh aparat pada bentrok tanggal 7 Oktober. Dengan rincian, dua orang luka berat dan satu orang tewas.
Selain itu, aparat turut menangkap 20 orang warga yang diduga terlibat dalam bentrokan tersebut.
Namun, kekinian 20 warga itu telah dibebaskan usai Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran melakukan dialog dengan polisi pada 8 Oktober.
Sugianto mengatakan pembebasan tersebut dengan dijamin oleh Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng, Agustiar Sabran.
[VIDEO] - Alert Sensitive Content
Kronologi pecah konflik warga Seruyan, Kalteng dengan polisi dan perusahaan sawit Grup Best Agro, Kamis 21 September. Warga tuntut 20% plasma dari HGU perusahaan.
— Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) September 22, 2023
Rempang dan Seruyan membuktikan investasi di NKRI mahal karena kebijakan pemerintah justru menaikkan risiko sosial. pic.twitter.com/Xh6IKK7EIg
ALERTA‼️
— Fraksi Rakyat Indonesia (@FraksiRakyatID) October 7, 2023
Demi membela haknya, warga Desa Bangkal, Seruya, Kalimantan Tengah, berujung ditembaki hingga kehilangan nyawa!#SensitiveContent #ReferendumRakyat pic.twitter.com/wbMzAd2cYE
Perhatian!!
— YayasanLBHIndonesia (@YLBHI) October 7, 2023
Konten penuh darah, dan kekerasan!
Alerta, kabar dari garis depan!
Aparat kepolisian Polres Seruyan dan Polda Kalteng menembaki warga Bangkal, Kec. Seruyan Raya, Kalteng yg sedang melakukan aksi menuntut haknya di PT. HMBP 1(Best Agro International Group) pic.twitter.com/zxCjyKY5D7
[Democrazy/Suara]
