Direktur Rumah Politik Indonesia: Jokowi Terlalu Banyak Sandiwara dan Drama!

WANHEARTNEWS.COM - Presiden Joko Widodo dianggap hanya membangun sandiwara politik, agar seolah-olah tidak memiliki hasrat melanggengkan kekuasaan.

Penilaian itu disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menanggapi pidato Presiden Jokowi pada acara Rakernas Projo, di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (14/10).

Saat pidato, kata Fernando, Jokowi menyampaikan tiga pesan kepada relawan, yakni ojo grusa-grusu, ojo kesusu, dan jangan tergesa-gesa, yang maknanya hampir sama.

"Saya merasa aneh dengan pernyataan Jokowi itu, dan itu hanya sandiwara," kata Fernando, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/10).

Dia meyakini keputusan Projo mendukung pencapresan Prabowo Subianto merupakan arahan Jokowi. Mengingat, Ketua Umum (Ketum) Projo, Budi Arie Setiadi, selalu mengatakan bahwa Projo tegak lurus dengan Jokowi.

"Jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika yang diberikan kepada Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, itu merupakan apresiasi atas ketaatan menjalankan perintah-perintah Jokowi. Seperti menyuarakan jabatan presiden 3 periode oleh Projo, yang saya yakini juga atas arahan Jokowi," paparnya.

Ketidakhadiran Prabowo pada Rakernas Projo pun, tambah Fernando, diyakini atas permintaan Jokowi. Sehingga dapat mengeluarkan pernyataan bahwa calon yang didukung tidak hadir di acara Rakernas Projo.

"Terlalu bersandiwara. Selanjutnya mengenai Musra, yang sepertinya juga dimanfaatkan Jokowi untuk diarahkan kepada Prabowo. Namun karena hasil Musra menempatkan Ganjar, akhirnya tidak jadi diputuskan dan diumumkan satu nama oleh Jokowi," jelas Fernando.

Dia berharap Jokowi tidak memperbanyak sandiwara dalam berpolitik, yang seolah-olah tidak memiliki hasrat melanggengkan kekuasaan, tapi kenyataannya berbeda, dan seolah ingin mewariskan kepada keturunannya.

"Putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin (16/10) akan membuktikan, apakah sandiwara politik Jokowi tetap berlanjut atau tidak," pungkasnya. 

Jelang Pemilu, Jokowi Dinilai Terlalu Banyak 'Sandiwara' Berpolitik Demi Langgengkan Kekuasaan!

DEMOCRAZY.ID - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dinilai terlalu banyak membangun sandiwara politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. 

Pengamat politik Fernando Emas, mengatakan, saat pidato di acara Rakernas Projo pada Sabtu (14/10/2023) Joko Widodo menyampaikan pesan kepada relawannya tersebut.

"Ada 3 pesan yang disampaikan Jokowi, yaitu ojo grusa-grusu, ojo kesusu dan jangan tergesa-gesa yang maknanya hampir sama," kata Fernando Emas, Minggu (15/9/2023).

Menurut Fernando, pernyataan tersebut hanya sebuah sandiwara pesan-pesan yang disampaikan. Oleh karenanya, ia mengaku merasa aneh dengan pernyataan Jokowi itu.

"Mengapa saya katakan demikian? Budi Arie selalu mengatakan bahwa Projo tegak lurus dengab Jokowi, sehingga saya meyakini bahwa keputusan Projo mendukung pencapresan Prabowo Subianto merupakan arahan dari Jokowi," ungkap Fernando.

Selain itu, Direktur Rumah Politik Indonesia itu menyinggung soal jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang diberikan Jokowi kepada Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

Dia menyebut, jabatan itu adalah bentuk apresiasi Jokowi atas ketaatan menjalankan perintah-perintah Jokowi.

"Seperti menyuarakan jabatan presiden 3 periode oleh Projo yang saya yakini atas arahan dari Jokowi," ujarnya.

Lebih jauh, Fernando juga meyinggung sandiwara Jokowi lainnya yakni terkait Musra Relawan Jokowi.

Dia menilai, sepertinya Jokowi ingin memanfaatkan hasil Musra itu agar diarahkan kepada Prabowo.

"Namun karena hasil Musra menempatkan Ganjar, sehingga tidak jadi diputuskan dan diumumkan satu nama oleh Jokowi," jelas dia.

Selain itu, lebih jauh, Fernando memandang bahwa ketidakhadiran Prabowo di Rakernas Projo juga diyakini atas permintaan Jokowi.

Sehingga dapat mengeluarkan pernyataan bahwa calon yang didukung tidak hadir diacara Rakernas Projo.

"Itu terlalu bersandiwara. Saya berharap Jokowi tidak semakin memperbanyak sandiwara dalam berpolitik yang seolah tidak memiliki hasrat untuk melanggengkan kekuasaan," tegas dia.

"Padahal kenyataannya berbeda dan seolah ingin mewariskan kepada keturunannya," sambungnya.

Tak ketinggalan, dia juga menyinggung soal gugatan usia capres dan cawapres yang akan diputuskan besok, Senin (16/10/2023).

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin akan membuktikan, apakah sandiwara politik Jokowi akan tetap berlanjut atau tidak," pungkas dia.

Perlu diketahui, MK akan menggelar sidang pembacaan putusan sejumlah gugatan terkait batas usia capres cawapres pada Senin (16/10/2023).

Dari sejumlah gugatan, satu di antaranya meminta agar usia capres cawapres turun dari semula 40 tahun menjadi 35 tahun.

Sejumlah pihak menduga gugatan di MK ini demi memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk maju jadi cawapres di Pilpres 2024. 

Sebab, jika merujuk UU Pemilu saat ini, Gibran tak memenuhi syarat karena usianya baru 36 tahun. [Democrazy/RMOL]