Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh beberapa tahun lalu menyebutkan bahwa dirinya bakal membubarkan partai jika ada kader yang korupsi.
Pernyataan lama Surya Paloh kembali diungkit usai dua kadernya terciduk KPK. Diketahui bahwa dua menteri dari NasDem tersandung kasus korupsi, yakni Menkominfo Johnny G Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Terkait pernyataan tersebut, Surya Paloh berkelit bahwa makna dari pernyataan tersebut tak bisa salah.
"Enggak demikian meaningnya. Enggak ada yang lebih tolol dari ketum partai yang mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi partai dibubarkan, bodoh dia," kata Paloh dalam cuplikan video yang diunggah akun Instagram jayalah.negeriku.
"Itu saya salah karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu," sambungnya.
Surya Paloh juga menyebutkan bahwa ungkapannya adalah sebuah bentuk penyemangat bagi kadernyanya. Ungkapan delapan tahun silam itu bagi Surya Paloh ada ketagasan untuk semanagat antikorupsi.
"Makna sesungguhnya bukan begitu. Spirit, semangat kita untuk antikorupsi enggak ada artinya kita ini kalau kader kita hanya bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Untuk apa kita punya institusi seperti ini?" ujarnya.
"Nah spirit seperti itu, jadi enggak leterlek," tandasnya.
Soal membubarkan partai, ia tak ingin kader terbaik menjadi korban hanya karena oknum partai yang korupsi.
"Pada anak-anak negeri ini yang datang dengan penuh cita-cita, idealisme, pengabdian, berjuang bersama dalam satu partai harus menjadi korban karena satu dua orang yang tidak tepat, itu tidak benar," ujar Surya.
"Jadi saya intinya mengkoreksi bukan itu," paparnya.
Diketahui bahwa pada pembekalan caleg Partai NasDem 3 Juni 2015, Surya Paloh sempat berucap bahwa dirinya bakal membubarkan partai bila ada yang melakukan korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Paloh dalam acara yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat.
"Tidak layak Partai NasDem dipertahankan [jika ada kader yang korupsi]," kata Paloh kala itu.
Sumber: suara
Foto: Ketum Partai NasDem Surya Paloh di Kantor DPP NasDem Jakarta pada Jumat (10/3/2023). [Suara.com/Bagaskara]
