Netralitas aparat penegak hukum pada Pemilu 2024 diragukan sebagian kalangan masyarakat. Terlebih ada anggapan "orang dekat Jokowi" yang bakal dijadikan Panglima TNI, menggantikan Laksamana Yudo Margono yang pensiun November mendatang.
Menyikapi itu, pengamat masalah militer, Connie Rahakundini Bakrie, menuturkan, memang tidak menutup kemungkinan ada intervensi dari Presiden Joko Widodo, dengan mengarahkan aparat penegak hukum di 2024 nanti.
"Saya melihatnya begini, bagaimanapun tentara itu manusia yang disempurnakan, apalagi mencapai jenjang panglima dan calon panglima. Saya masih percaya pak Agus bisa netral, tetapi sekali lagi, selama presiden sebagai panglima tertinggi, dia mengintervensi dong," kata Connie, di Media Center Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (30/10).
Dia mencontohkan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Maka, tidak menutup kemungkinan dugaan intervensi terhadap aparat penegak hukum, apalagi yang dijadikan Panglima TNI orang dekat Jokowi.
"Contoh gini aja, kenapa MK bisa diintervensi? Ya karena yang di MK itu pamannya Gibran. Saya khawatir, dan saya cuma berharap tidak terjadi apa-apa, jangan sampai angkatan bersenjata kita dipakai untuk mengintervensi," tegasnya.
Dia juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap people power yang bisa dikerahkan, ketika masyarakat sudah jengah dengan dugaan penyelewengan kekuasaan terhadap hukum di Tanah Air.
"Saya cuma mengingatkan saja, ya, sekuat apapun power, uang, kekuasaan, apapun yang anda punya, ketika masyarakat bergerak, itu tidak bisa tertahan. Itu yang saya tidak mau terjadi," tutupnya.
Sumber: rmol
Foto: Connie Rahakundini Bakrie/RMOL
