Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan kementeriannya tengah berencana mengadakan pemberian grasi massal terhadap narapidana (napi) kasus narkoba. Pemberian grasi massal itu dilakukan lantaran lebih dari 50 persen penghuni lapas merupakan napi narkoba, yang berakibat lapas melebihi kapasitas.
"Ya kami sedang, tapi belum dibahas di kabinet, tapi di tingkat Polhukam koordinasi kami sedang merencanakan suatu pemberian grasi massal, itu Anda tahu ndak, jumlah sekitar 270 ribu penghuni lapas, itu 51 persennya adalah narkoba," kata Mahfud seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemberantasan narkoba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Mahfud mengungkapkan pemberian grasi massal itu nantinya akan didiskusikan dengan Mahkamah Agung (MA). Selain itu, napi narkoba yang akan diberi grasi juga bakal diteliti terlebih dahulu untuk mengecek apakah mereka layak diberi pengampunan oleh Presiden.
"Dan narkoba itu banyak juga karena sebagai pengguna, kemudian kadang kala ada di antaranya yang mungkin terjebak oleh temannya, terjebak oleh aparat nakal dan sebagainya. Itu nanti akan diteliti satu-satu, lalu kita akan usulkan pemberian grasi massal. Pemberian grasi massal itu tentu harus didiskusikan juga dengan Mahkamah Agung. Itu sedang kami rancang sekarang," papar Mahfud.
Mahfud menuturkan pemberian grasi massal ini bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, grasi massal juga diberikan saat pandemi COVID-19 lalu untuk napi-napi kasus ringan.
"Dulu pernah waktu COVID. Tapi untuk pidana-pidana ringan itu langsung dikeluarkan waktu COVID itu. Banyak protes waktu itu tapi ternyata efektif dan yang bersangkutan mereka yang diberi grasi itu juga baik-baik aja gitu. Waktu COVID kan nggak boleh berdekatan waktu itu kan, lalu diseleksi. Nah, sudah pernah. Nah, ini akan kita lakukan untuk narkoba," tutur Mahfud.
Lantas, kapan grasi massal ini akan diberikan?
"Nantilah, kita rancang dulu kan itu sesudah dikeluarkan mau dikemanakan dan sebagainya. Itu harus disiapkan semua nanti kita akan rapat," ujar Mahfud.
Kendati demikian, Mahfud menekankan bahwa rencananya pemberian grasi massal itu akan dilakukan sebelum 2024. Dia mengatakan rencana ini akan segera dilaporkan ke Presiden Jokowi saat sudah siap.
"Oh iya, kalau itu kan untuk rencana pemberian grasi massalnya itu kan diusahakan sebelum 2024 berakhir, itu sudah bisa dilaksanakan, tapi ini sekarang baru pada tingkat Menko Polhukam dengan para menteri. Nanti sesudah semuanya siap, akan disampaikan ke Presiden untuk keputusan sidang kabinet tentu saja," pungkas Mahfud.
Sumber: detik
Foto: Menko Polhukam Mahfud Md (dok. detikcom)
