%20(Custom).jpeg)
Dalam pidatonya, Jokowi meyakinkan para investor bahwa berinvestasi di Indonesia merupakan pilihan yang tepat, karena mudah dan aman.
Jokowi memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi RI sejauh ini konsisten berada di atas lima persen, dengan neraca perdagangan surplus 41 bulan berturut-turut, serta Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan terakhir, hingga sejumlah intensif yang dipersiapkan.
"Dan tentu saja stabilitas sosial politik yang selalu terjaga. Jadi, jangan sampai ada yang khawatir mengenai pemilu 2024 yang akan datang, karena Indonesia juga sudah berpengalaman melakukan pemilihan umum secara langsung selama lima kali," kata Jokowi.
Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Jokowi mengajak para investor untuk segera menanamkan modalnya di Indonesia, karena sejumlah indikator positif yang telah dipaparkan tersebut.
"So, you don't need to worry, you just need to hurry. Ini adalah peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan Indonesia tetapi juga RRT, karena bagi Indonesia kerja sama itu harus saling menguntungkan, harus sama-sama cuan," tambahnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga menjabarkan sejumlah proyek yang saat ini menjadi fokus pemerintah, di antaranya hilirisasi komoditas nikel, tembaga, timah, dan minerba lainnya.
Termasuk membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.
Jokowi juga menjelaskan potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangat besar hingga mencapai 3.600 gigawatt.
Selain itu, Indonesia juga sedang membangun Ibu Kota Negara Nusantara dengan konsep kota hijau dalam rimba yang 60 persennya adalah hutan, yang disebut Jokowi sebagai kota netral karbon pertama di dalam negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyebut bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan diperkirakan akan rampung pada tahun depan, dan sampai awal November ini sudah ada 21 investor dari dalam dan luar negeri yang sudah dan akan segera melakukan groundbreaking dengan total nilai 2 miliar dolar AS (Rp 31 triliun). [Democrazy/RMOL]
