Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tidak cukup sekadar mengakui kekeliruan pemerintah telah mengakibatkan konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Lebih dari itu, dia juga harus mundur dari jabatannya.
Begitu kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi pengakuan Bahlil soal kekeliruan pemerintah mengakibatkan konflik di Rempang saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI yang membahas investasi Rempang, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (2/10).
"Bahlil akui pemerintah keliru tangani konflik Rempang. Tidak cukup hanya akui minta maaf, harus gentleman, mundur," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/10).
Selain itu, kata Muslim, pihak lain yang juga harus mundur adalah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, karena pernah mengeluarkan perintah untuk memiting rakyat.
"Juga yang kirim pasukan Polri yang akibatkan pelanggaran HAM, segera saja mundur. Karena tindakan pemerintah itu langgar konstitusi," pungkas Muslim.
Sumber: rmol
Foto: Menteri Bahlil Lahadalia saat Rapat dengan Komisi VI DPR RI Senin (2/10)/Repro
