Utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) ke China disebut dicicil Rp
226 miliar selama 30 tahun, Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo buka suara.
Adapun belakangan ini, utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)
kembali menjadi sorotan usai pemerintah meresmikannya pada beberapa waktu
yang lalu.
Santer kabar utang proyek KCJB ini disebut dicicil Rp 226 miliar per bulan
selama 30 tahun.
Cicilan utang proyek tersebut juga disebut diambil dari APBN.
Menanggapi hal tersebut, Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo buka suara melalui
akun X (dulu Twitter) pribadinya.
Yustinus menjelaskan hal tersebut ketika menjawab pertanyaan dari akun
@alisyarief.
“Berapa Cicilan Utang/bulan kpd China untuk Kereta Cepat Jakarta~Bandung?
"226 Milyar selama 30 Tahun". Dari mana uangnya? APBN (Pajak Rakyat se
Indonesia). Artinya orang Papua, Orang NTT, Orang Ambon, turut membayar,
untuk mereka yang menikmati Kerata Cepat Jkt~Bandung tsb,” tulis akun
tersebut, Kamis (5/10/2023).
Menanggapi hal ini, Yustinus pun menjawab lewat cuitan pribadinya.
Ini keliru. Saya luruskan: yang melakukan kontrak pinjaman utk cost overrun adalah PT KAI dan CBD. Yang akan mengangsur ya PT KAI. Sumbernya? Dari pendapatan mereka, antara lain kontrak pengangkutan dg PT Bukit Asam. Jadi bukan cicilan dari APBN. https://t.co/E3NtHK4Fpd
— Prastowo Yustinus (@prastow) October 5, 2023
Dimana ia mengatakan bahwa cicilan utang proyek KCJB bukan diambil APBN.
Yustinus mengatakan bahwa yang mengansur utang tersebut kepada China yakni
PT KAI.
“Ini keliru. Saya luruskan: yang melakukan kontrak pinjaman utk cost overrun
adalah PT KAI dan CBD. Yang akan mengangsur ya PT KAI,” tulisnya.
“Sumbernya? Dari pendapatan mereka, antara lain kontrak pengangkutan dg PT
Bukit Asam. Jadi bukan cicilan dari APBN,” lanjutnya.
Cuitan Yustinus inipun langsung diserbu oleh warganet lainnya yang mengklaim
bahwa suatu saat nanti apabila PT KAI sudah tidak mampu, maka akan disuntik
dari APBN.
Hal ini juga disorot oleh Yustinus.
“Tidak langsung ke APBN juga karena masih ada PT PII sebagai perisai. Jadi
memakai strategi mitigasi dg ring fencing dan menyerap first loss basis,”
tegasnya.
Seperti diketahui, pemerintah baru-baru ini terbuka untuk menjamin
pembayaran cicilan utang ke China di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
(KCJB).
Sebagai informasi saja, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami
pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau
sekitar Rp 18,02 triliun.
Angka tersebut merupakan hasil audit bersama yang kemudian disepakati kedua
negara.
Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini
mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun.
Sementara itu, diketahui sedari awal, China dalam proposalnya juga
memberikan garansi kalau kereta peluru yang ditawarkannya tidak akan
membebani ABPN Indonesia.
Belakangan, komitmen itu kemudian tidak ditepati China maupun pemerintah
Indonesia sendiri.
Tawaran China yang memberikan iming-iming pembangunan kereta cepat tanpa
APBN itu pula yang juga jadi alasan Indonesia mendepak Jepang.
Ini karena Negeri Sakura sejak awal sudah memprediksi sulit merealisasikan
KCJB tanpa jaminan dari negara.
Disisi lain diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku gagal dalam negosiasi terkait
besaran bunga pinjaman di proyek KCJB.
Dalam lawatannya ke China, pemerintah Beijing bersikeras menetapkan bunga
utang sebesar 3,4 persen.
Sementara pemerintah Indonesia menginginkan bunga turun menjadi 2 persen.
"Ya maunya kita kan 2 persen (bunga utang), tapi kan enggak semua kita
capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen,"
beber Luhut beberapa waktu lalu.
Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we're doing okay,
walaupun tidak oke-oke amat," tambah Luhut.
Utang sebesar itu akan dibebankan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Sebagai operator sekaligus pemilik konsesi, pembayaran angsuran pokok maupun
bunganya akan ditanggung konsorsium KCIC.
Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN
yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI.
Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited,
China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation
Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.
BUMN dari Indonesia lalu membentuk badan usaha bernama PT Pilar Sinergi BUMN
dan dari China membentuk China Railway.
Lalu kedua perusahaan gabungan itu kemudian membentuk konsorsium PT KCIC.
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini kemudian menggenggam saham sebesar
60 persen di PT KCIC.
Sementara sisa saham 40 persen dikuasai konsorsium China.
Jawaban Jokowi Soal APBN RI Jadi Jaminan
Sementara itu, kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan ibu kota
Jakarta dan Bandung di Jawa Barat, akhirnya resmi beroperasi untuk publik
setelah sempat beberapa kali tertunda. P
embangungan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), yang juga proyek kereta
cepat pertama di Asia Tenggara, sempat molor hingga tujuh tahun dan
membengkak sangat besar sehingga menelan biaya sekitar 7,27 miliar dollar AS
atau setara Rp 112 triliun.
Nilai investasi KCJB ini juga sudah melampaui proposal yang ditawarkan
Jepang melalui JICA sebesar Rp 6,2 miliar dengan bunga pinjaman 0,1 persen.
Sementara China, bunga yang ditawarkan 3,4 persen. Jaminan pemerintah utang
atas proyek KCJB sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
89 Tahun 2023, di mana negara menjamin kelancaran pembayaran utang plus
bunganya ke China, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui
BUMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
Seusai meresmikan beroperasinya Kereta Cepat Jakarta Bandung, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) berujar, soal penjaminan utang ke China yang dijamin ke
negara seharusnya ditanyakan ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
"Tanyakan Bu Menteri Keuangan," ucap Jokowi menjawab pertanyaan wartawan
dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada Rabu (4/10/2023).
Sementara saat wartawan bertanya soal apa saja target keuntungan secara
komersial KCJB, mengingat pembengkakan biaya yang sangat besar dan kewajiban
utang ke China yang harus dibayarkan, Jokowi juga enggan merespon.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar, soal kalkulasi bisnis dan kaitan
pembayaran pinjaman ke China, hal itu bisa ditanyakan ke PT Kereta Cepat
Indonesia China (KCIC) selaku korporasi.
"Nanti ditanyakan ke KCIC, teknis seperti itu tanyakan ke KCIC," kata
Jokowi.
Menurut Jokowi, yang harus di kedepankan dalam membangun transportasi
publik, perhitungan untung rugi sebaiknya dinomorduakan, karena aspek yang
utama dalam pembangunan KCJB adalah pelayanan publik.
"Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan
cepat, karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan
rugi," tukas Jokowi.
Foto: Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Kereta Cepat Jakarta Bandung di
Stasiun Halim, Jakarta, hari ini Senin (2/10/2023). Indonesia menjadi yang
pertama memiliki Kereta Cepat di Asia Tenggara/KOLASE/TRIBUN MEDAN
