Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didesak mengambil cuti saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 mendatang.
Sebab dikhawatirkan Presiden Jokowi tak bersikap netral karena putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka mengikuti ajang Pilpres 2024 sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.
"Jokowi sebaiknya mengambil cuti selama tahapan pemilu berlangsung agar pemilu berjalan bersih, jujur, adil, dan netral," kata kata Aktivis Komite Rakyat Demokratik (Komrad) 98 Agung Nugroho saat diskusi publik bertema "Aktivis 98 Tolak Politik Dinasti" di Kafe Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis (9/11).
Sebab Agung melihat sepak terjang yang dilakukan Jokowi saat ini adalah bagaimana melanjutkan kekuasaannya dengan melakukan politik dinasti.
"Pemilu terancam curang jika Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden di tengah anaknya ikut menjadi peserta sebagai cawapres," kata Agung.
Agung juga mengatakan bahwa yang dilakukan Jokowi sekarang ini membuat demokrasi tidak sehat dan bertendensi berpihak dalam pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya pilpres.
"Dengan memanfaatkan kekuasaannya Jokowi melakukan tindakan politik yang menabrak segala bentuk peraturan dan perundang-undangan untuk kepentingan keluarga dan koleganya," kata Agung.
Hal senada disampaikan Aktivis Front Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) 98 Fauzan Luthsa. Menurutnya, Jokowi telah banyak menabrak peraturan dan perundang-undangan demi kekuasaan politiknya.
"Bahkan mungkin tokoh yang pernah berkuasa di era Orba pun tidak akan pernah menyangka jika spirit Orba dapat bangkit seperti saat ini. Penyelenggaraan negara yang nepotismenya dilakukan benderang," kata Fauzan.
Diskusi juga menghadirkan narasumber pengamat politik dari Universitas Moestopo Beragama Baykuni.
Sumber: rmol
Foto: Presidium Perhimpunan Aktivis 98 menggelar diskusi publik bertajuk ‘Aktivis 98 Tolak Politik Dinasti’ di Kafe Perjuangan, Jakarta Selatan pada Kamis (9/11)/Ist
