.jpg)
WANHEARTNEWS.COM - Catatan merah pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo jelang berakhirnya periode keduanya, dibedah Aliansi Mahasiswa Jawa Timur Bersama Masyarakat Selamatkan Demokrasi saat menggelar mimbar bebas di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Jawa Timur, Abi Naga Parawansa, mengatakan, banyak janji Presiden Jokowi yang tak terlaksana. Terutama, soal komitmen pada kebijakan pro rakyat kecil.
"Sudah dua periode ini Jokowi menduduki jabatan tersebut, namun banyak tindakan ceroboh dari pemerintahan di era rezim Jokowi yang tidak berkeadilan terhadap rakyat-rakyat kecil," kata Abi Naga dalam keterangannya, Jumat (17/11).
Selain kebijakan yang tidak pro rakyat, kata Abi, demokrasi di era Jokowi berjalan tidak baik-baik saja.
Puncaknya, adalah ketika terbit putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden.
Mimbar bebas, kata Abi lagi, Aliansi Mahasiswa Jawa Timur dan masyarakat juga turut menyoroti janji penuntasan perkara hak asasi manusia (HAM) masa lalu, yang pernah dijanjikan Jokowi pada periode awal kepemimpinannya.
"Sembilan tahun rezim Joko Widodo telah mengesampingkan janji soal penuntasan pelanggaran hak asasi manusia, sejak 2014 janji penuntasan HAM pernah dijajakan dan menjadi bahan primadona materi kampanye," katanya.
Komitmen yang tertuang dalam sembilan program Nawacita itu, lanjutnya, akan menjadi hutang dan tanggung jawab dari kepemimpinan Jokowi selama ini.
"Program Nawacita yang diharapkan dapat menjadi cahaya terang bagi korban, dan keluarga korban, namun kini tidak menghasilkan apapun," pungkasnya.
BEM SI Gelar Demo 'Geruduk Istana' Kritik 9 Tahun Kepemimpinan Jokowi
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi bertajuk Geruduk Istana dalam rangka mengkritik sembilan tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi hari ini.
Orator aksi yang adalah perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Terbuka (GMNI UT) menyuarakan kritikannya terhadap Jokowi.
"Sudah sembilan tahun kita di bawah ketek Jokowi, di bawah muka lusuhnya, dia menginjak-injak rakyat kecil. Turunkan rezim Jokowi yang sudah menyengsarakan rakyat kecil," katanya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Dari pantauan Tempo, para demonstran mulai memadati Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda) sejak pukul 15.30 WIB. Mereka berangsur-angsur datang dari arah timur Jalan Medan Merdeka Selatan.
Peserta demo yang datang dari berbagai daerah ini turut bergantian menyampaikan orasi. Selain mengkritik Jokowi, massa juga memprotes penutupan Jalan Medan Merdeka Barat. Sebab, penutupan tersebut membuat massa tak bisa bergerak menuju Istana Negara.
"Kami sudah siap masuk, tapi ada blokade. Hari ini peringatan sembilan tahun pemerintahan Jokowi yang bobrok sudah menjabat," ujar orator dari Universitas Negeri Padang (UNP) itu kepada demonstran.
Mahasiswa Solo Raya Gelar Aksi Soroti 9 Tahun Kepemimpinan Jokowi
Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Solo Raya Menggugat menggelar aksi di Bundaran Gladak, Kota Solo. Dalam aksi itu mereka memberikan penilaian 9 tahun kepimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Aksi tersebut dihadiri sejumlah BEM dari kampus UNS, UNISRI, UNIBA, IIM Solo, dan KMII. Mereka melakukan orasi di belakang patung Slamet Riyadi. Sejumlah poster juga dibentangkan dengan tulisan 'KABINET INDONESIA MUNDUR', 'EVALUASI REZIM 9 TAHUN JOKOWI', dan 'REFORMASI DIKEBIRI'.
Presiden BEM UNS Hilmi Ash Shidiqi mengatakan, salah satu permasalahan yang disoroti mahasiswa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal batas usia Capres Cawapres. Putusan, itu memuluskan langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Bacawapres 2024.
"Kita menyuarakan penolakan politik dinasti, putusan MK, dan juga kinerja dari Presiden Jokowi, yang kita nilai gagal dalam menjalankan perannya sebagai kepala negara," kata Hilmi kepada awak media.
Terkait politik dinasti, Hilmi menilai, Jokowi berhasil mengantarkan anaknya menjadi Wali Kota Solo, dan Ketua Umum Partai, serta mantunya sebagai Wali Kota Medan. Sementara di Pilpres ini, Gibran juga dicalonkan menjadi Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju.
"Pak Jokowi harus mengetahui kalau Indonesia adalah negara hukum, buka kekuasaan. Jangan gunakan hukum untuk memperawet kekuasaan, dan jangan gunakan kekuasaan untuk mengotak-atik hukum," ucapnya.
Selain itu, ada 13 poin yang menjadi catatan dalam 9 tahun kepimpinan Presiden Jokowi. Catatan itu akan mereka kirimkan ke Kantor Staf Presiden (KSP).
"Rencana aspirasi ini akan kami kirimkan ke Istana, harapannya bisa diterima KSP," pungkasnya.
Berikut 13 poin catatan mahasiwa:
- Mewujudkan Pendidikan yang Demokratis dan Ilmiah
- Reformasi Hukum
- Berantas KKN
- Tolak Dwifungsi TNI dan Polri
- Akuntabilitas dan Ekualitas Layanan Kesehatan
- Represivitas Aparat
- PSN (Proyek Strategis Nasional)
- Wujudkan Pemilu yang Adil dan Bersih
- Lingkungan
- HAM Berat
- Pemerataan Pembangunan Berdasarkan HAM
- Sistem Pertanian Indonesia
- Perekonomian
Sumber: RMOL
