Rapor merah penegakan hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diutarakan calon presiden (capres) Koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, dianggap tak sesuai dengan pilihannya merekrut Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai sikap Ganjar mengkritik Jokowi tetapi merekrut Mahfud yang notabene masih menjabat Menko Polhukam di kabinet saat ini, memunculkan anggapan plinplan di mata publik.
"Ganjar seolah lupa, bahwa Jokowi adalah kader PDIP. Dan Mahfud adalah Menko Polhukam sampai sekarang," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/11).
Efriza memprediksi, lontaran kritik Ganjar berpotensi menimbulkan dampak bagi elektoralnya sebagai capres PDIP, dan berpasangan dengan Mahfud.
"Penilaian buruk pemerintah dalam mengelola hukum berdampak juga kepada Mahfud. Miris, kenapa Mahfud yang dinilai berkinerja buruk malah dipilihnya," tuturnya.
"Sebab, publik menilai Mahfud berkinerja baik. Dia dianggap mampu memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Tapi malah kinerja Mahfud tak dihargai oleh Ganjar sendiri. Ini ironi," tandas Efriza.
Sumber: rmol
Foto: Kolase Ganjar Pranowo dan Mahfud MD/Net
