JAKARTA-PDI Perjuangan seharusnya langsung menegur Presiden Joko Widodo ketika menyatakan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024, sebelum pada akhirnya merugikan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu, seperti saat ini.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, hubungan panas-dingin Jokowi dan PDIP khususnya dengan ketua umum PDIP sebenarnya sudah lama terjadi.
"Sepertinya sejak isu tiga periode atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden ramai disuarakan oleh beberapa gelintir menteri di kabinet Jokowi," kata Satyo diwartakan RMOL, Minggu (12/11).
Kekecewaan PDIP dengan Jokowi, kata Satyo, semakin menjadi ketika Jokowi merasa lebih menentukan capres-cawapres ketimbang PDIP. Pada akhirnya, Jokowi mengatakan terang-terangan akan cawe-cawe meskipun dengan alasan pengamanan program pemerintah.
"PDIP mestinya bisa langsung menegur kadernya kala itu saat ada presiden menyatakan secara terbuka akan cawe-cawe," terang Satyo.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) ini melihat, drama-drama selanjutnya semakin menguji akal sehat ketika Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan cawapres tidak cukup umur dan tidak matang secara kapasitas untuk menjadi kontestan Pilpres 2024.
"Jika bisa diprediksi dramatisasi politik oleh Jokowi ke depan akan tayang lagi dan mungkin saja Jokowi tertarik mengambil Partai Golkar karena sejalan dengan rencana bergabungnya cawapres Gibran dan adik iparnya yang saat ini Walikota Medan (Bobby Nasution)" pungkas Satyo. I rm
