Presiden Jokowi mengakui belum ada investor luar negeri (asing) yang menanamkan modalnya di IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara. Sebelumnya seperti dikutip Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jokowi menyebut 300 investor asing antre untuk masuk ke IKN.
Pernyataan belum adanya investor asing yang masuk IKN disampaikan Presiden di sela menghadiri APEC CEO Summit, di San Francisco, Amerika Serikat (AS).
"Sampai saat ini belum ada (investor luar negeri). Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," kata Presiden, Kamis (16/11) waktu AS.
Meski demikian, Jokowi meyakini investor dari luar negeri akan segera masuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) seiring waktu, dengan banyaknya pergerakan investor dalam negeri di sana.
Ia menyampaikan investasi asing ke IKN, diprioritaskan di sektor pendidikan, kesehatan dan teknologi.
Sebelumnya mengutip pernyataan Presiden Jokowi, Basuki Hadimuljono mengeklaim proyek IKN Nusantara laris-manis diminati investor. Menteri PUPR mengatakan, ada 300 investor yang sudah menyatakan Letter of Interest atau minat.
Menurutnya, di antara para investor itu akan didahulukan investor lokal, sehingga investor luar negeri harus antre.
Basuki mengatakan, Presiden Jokowi ingin investor lokal didahulukan untuk turut menggarap proyek di IKN Nusantara. Sementara investor asing yang sudah menyatakan minat masih ditahan dan harus menunggu giliran. Contoh dari Singapura saja, pemerintah mengeklaim telah ada 130 investor yang sudah antre.
"Beliau (Presiden Jokowi) sampaikan ada 300 sekian LoI yang ditandatangani Badan Otorita IKN. Di antaranya ada 130 dari Singapura. Berapa dari Thailand. Tapi sampai sekarang itu direm dulu karena diutamakan dari dalam negeri," kata Basuki saat ditemui setelah acara Konstruksi Indonesia di Jiexpo, Jumat (3/11) malam.
Sumber: kumparan
Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara di APEC CEO Summit, San Fransisco, Kamis, 16 November 2023. (YouTube Sekretariat Presiden / BPMI Setpres)
