Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan netralitas aparat penegak hukum khususnya polisi dalam Pemilu 2024 hanya sebuah utopia.
Menurutnya, netralitas polisi di lapangan kenyataannya tidak dijalankan dengan semestinya.
“Netralitas polisi dalam pemilu itu adalah sebuah utopia. Itu hanya ideal saja, nyatanya tidak,” kata Benny saat rapat bersama Kepolisian RI di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).
Hal itu dibuktikan dengan adanya polisi yang bertugas memasang baliho partai politik (parpol) tertentu, yang bukan menjadi tugas kepolisian.
“Mohon maaf sekali Pak Kabaharkam [Fadil Imran], tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho parpol tertentu. Menurut saya forum ini tidak boleh ditutup-tutupi ini,” ujar Benny.
“Tetapi pertanyaan publik kemudian kenapa institusi kepolisian diam. Jadi ada anggota polisi yang tugasnya membawa, memasang, mengamankan baliho parpol tertentu,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini lantas mengingat kembali momen di mana partainya mendapat perlakukan tidak netral dari polisi.
“Sementara ada juga partai kami, partai kami 2019 dibakar massa dan institusi polisi diam, ini kenyataan, Pak. Ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia,” beber Benny.
Padahal dalam konteks kamtibmas tadi, pengamanan tadi, wajib institusi polisi jadi payung hukum. Semua parpol merasa aman karena ada polisi, bukan sebaliknya. Nah ini gugatan kita terhadap netralitas polisi dalam pemilu ini,” sambung dia.
Sumber: tvonenews
Foto: Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman Sumber : DPR
