Jawaban lengkap Anies Baswedan tentang proyek IKN (Ibu Kota Nusantara) jadi hal yang menarik dicermati. Publik menilai Anies kontra terhadap IKN atau pemerintahan Jokowi.
Dan proyek IKN menjadi sesuatu yang ikut dibahas di debat capres 2024 perdana yang digelar di halaman Kantor KPU, Selasa malam (12/12).
Jawaban Anies tentang IKN dalam debat capres itu ternyata tetap istiqomah di jalan yang digelutinya selama ini yaitu kontra IKN.
Topik IKN ini terjadi saat sesi tanya jawab antara capres nomor 3 Ganjar Pranowo dengan capres nomor 1 Anies Baswedan.
"Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang jadi, saya pengin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia-sentris ini ingin dibangun, mimpi besar Indonesai ini bagaimana untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara?" tanya Ganjar yang mendapat giliran untuk bertanya.
Lalu dengan runut dan jelas, Anies memberikan jawaban tentang proyek IKN di Kalimantan Timur ini.
Menurutnya, masalah itu ada untuk diselesaikan dan itu sesuai dengan filosofinya. Masalah yang ada di Jakarta perlu diselesaikan, bukan ditinggalkan dengan cara membangun IKN baru.
Anies lalu membeberkan salah satu masalah di Jakarta yaitu lalu lintas atau kemacetan. Anies menilai pemindahan ASN ke IKN hanya akan mengurangi 4 sampai 7 persen kemacetan di Jakarta.
Bila yang pindah hanya birokrat pemerintahan, maka sektor bisnis dan permukiman keluarga juga bakal tetap di Jakarta. Masalah lingkungan bakal tetap ada di Jakarta.
"Jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya Kota Tua. Ketika Kota Tua turun, mereka ke selatan, mereka turun ke Monas. Ditinggalkan itu," kata Anies.
Menurut Anies Baswedan, masih banyak sekolah yang rusak saat ini di Indonesia, termasuk di Kalimantan.
"Terkait IKN, ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan membangun sekolah yang rusak sangat banyak," kata dia.
Anies lalu mengatakan bahwa IKN yang dibangun saat ini adalah untuk tempat aparat negara bekerja.
"Sementara yang kita kerjakan hanya bangun untuk aparat sipil negara bekerja bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekenomian," tegas Anies.
"Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat, kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita bangun sebuah Istana untuk Presiden. Di mana rasa keadilan kita?"sindir Anies.
Ganjar kembali diberikan waktu menanggapi jawaban Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ini.
"Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan seperti IKN, menolak untuk IKN dilanjutkan?" tanya Ganjar.
Lalu Anies kembali diberikan waktu 2 menit untuk memberikan tanggapan atas jawaban Ganjar Pranowo itu.
“Kita melihat proses pembentukan Undang-Undang (UU) IKN. Pembentukan UU IKN tak melibatkan publik. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya malah terjadi ketika sudah menjadi UU," kata Anies Baswedan lagi.
Anehnya lagi menurut Anies, siapapun orang yang kritis terhadap IKN ini dianggap atau dicap pemerintah sebagai oposisi.
"Dan ketika dialognya sudah UU, siapapun yang kritis dianggap oposisi. Siapapun yang pro dianggap pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik," kata dia.
"Ini ruang hukum bukan ruang kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah aturan sebelum ditetapkan,” jelasnya.
“Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Kemudian di situ kita berdebat, pro-kontra," katanya.
Demikian jawaban lengkap Anies Baswedan tentang IKN ini.
Sumber: pojoksatu
Foto: Debat perdana Capres Cawapres 2024 di KPU sudah tegang. Anies memberikan jawaban tentang IKN. (ist)
