Kondisi alam demokrasi Indonesia disebut sedang mengalami kemunduran serius. Titik kritis demokrasi kian terasa saat ada dugaan intervensi lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) demi kepentingan politik 2024.
Kondisi itu pula yang mendasari sejumlah tokoh nasional dan aktivis hadir dalam acara Refleksi Akhir Tahun dan Mimbar Bebas yang digelar Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta.
"Kita harus meyakinkan rakyat bahwa kita ini berada di gerbang bencana. Mari kita pastikan kegagalan dan kebobrokan pemerintahan Jokowi itu tidak boleh diwariskan," kata ekonom senior Faisal Basri dalam siaran persnya, Jumat (29/12).
Hal senada disampaikan aktivis INVID, Iwan Misthohizzaman menilai gerakan civil society perlu dikonsolidasikan kembali untuk mengawal demokrasi agar krisis tidak berkelanjutan.
Gerakan civil society harus ada untuk menjadi penyeimbang kekuasaan. Jika tidak ada civil society, maka demokrasi akan mati.
"Kita harus mengambil sikap untuk menolak kemunduran negeri ini," tegasnya.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti masa depan supremasi hukum di Indonesia. Menurutnya, penguasa yang abai akan etika akan membuat kesalahan besar dalam penegakan hukum.
"Jika hukumnya tidak adil, apakah masih bisa disebut ada supremasi hukum?" tegas Bivitri.
Sumber: rmol
Foto: Ekonom senior Faisal Basri/RMOL
