Kemunduran demokrasi dan bahkan mengarah pada otoritarianisme disebabkan oleh tidak berfungsinya kontrol terhadap kekuasaan. Pengawasan atas kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Yang terjadi justru sebaliknya, cabang-cabang kekuasaan yang ada bersekongkol melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Bentuk yang lain, kekuasaan politik eksekutif, di bawah Presiden, melakukan kooptasi atas cabang-cabang kekuasaan lain, baik legislatif maupun yudikatif," sebut Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, dalam diskusi dan catatan akhir tahun tentang kondisi demokrasi, hukum dan hak asasi manusia (HAM), yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil, di Jakarta, Kamis (28/12).
Di tengah kemandekan fungsi pengawasan di level kelembagaan, kata Halili, fungsi kontrol di level rakyat juga dibungkam. Kontrol langsung yang dilakukan oleh masyarakat sipil berhadapan dengan kriminalisasi.
Halili lantas memberi contoh beberapa media dan jurnalis yang mengalami kekerasan sehingga tidak bisa menjadi saluran kontrol rakyat atas kekuasaan. Mahasiswa yang berusaha menyuarakan pandangan dan pendapat yang berbeda atau beroposisi terhadap kekuasaan politik pun diintimidasi melalui kriminalisasi dan perpanjangan tangan kekuasaan di kampus.
"Dengan demikian, demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan bahkan mengalami kemunduran serius di tangan rezim Presiden Jokowi. Presiden telah gagal sepenuhnya mengartikulasikan harapan publik, bahkan dunia internasional, pada tahun 2014," tutur Halili.
Menurut Halili, pertaruhan puncak bagi demokratisasi di Indonesia terletak pada Pemilu 2024. Di mana kekuasaan politik Jokowi, tidak mungkin tidak, akan bekerja untuk memperpanjang kekuasaan politiknya melalui salah satu paslon.
"Namun demikian, saya percaya, masyarakat tidak akan berdiam diri mendapatkan kedaulatan politiknya dirampas dan demokrasi dirusak sedemikian rupa. Rakyat akan melaksanakan fungsi kontrol otentik yang dibutuhkan, agar ekosistem demokrasi Indonesia membaik dan kembali ke jalur konsolidasi demokrasi yang seharusnya," tutupnya.
Sumber: rmol
Foto: Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan/Net
