Terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia selama 7 periode tentu bukanlah tanpa suatu alasan.
Penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia selama pemerintahan Soeharto memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat Indonesia.
Pertama, banyak orang yang menjadi korban penindasan politik, baik itu yang ditangkap, dipenjara, atau bahkan dibunuh karena dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan.
Selain itu, banyak juga yang mengalami trauma psikologis akibat penindasan tersebut.
Kedua, pelanggaran hak asasi manusia juga berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Banyak orang merasa takut untuk berbicara atau mengkritik pemerintah karena takut akan konsekuensinya. Hal ini juga berdampak pada perkembangan demokrasi di Indonesia.
Ketiga, penindasan dan pelanggaran HAM ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak orang yang merasa tidak percaya dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi negara.
Namun, setelah berakhirnya era Soeharto, Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk memperbaiki dan memperjuangkan hak asasi manusia serta demokrasi.
Alasan Soeharto bisa menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun karena beberapa faktor.
Pertama, ia berhasil mengendalikan militer dan pemerintahan dengan kuat.
Kedua, ia juga berhasil membangun ekonomi Indonesia dan menciptakan stabilitas politik yang cukup lama.
Ketiga, Soeharto juga berhasil memanfaatkan sistem politik Orde Baru yang memberinya kekuasaan besar.
Berikut beberapa alasan Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun:
1. Pemimpin yang mampu menjaga ketertiban
2. Menjamin situasi negara stabil
3. Pembangunan yang sangat masif di daerah Pulau Jawa karena dijadikan tempat suara
4. Seluruh pegawai negeri diwajibkan untuk melakukan pemilihan terhadap Partai Golongan Karya partai Soeharto
5. Seluruh organisasi yang berpotensi menyerang pemerintah dibatasi
6. Menciptakan musuh besar, seperti Partai Komunis Indonesia
7. Kerja sama Politik Soeharto dan Militer
8. Pembungkaman aktivis
9. Pembredelan Pers.
Selain itu, banyak orang juga menganggap bahwa sistem kepemerintahan Soeharto menjaga ekstremisme beragama.
Hal tersebut dapat terjadi karena penyebaran intel, baik dari Kodim maupun Kepolisian yang merata sehingga dapat mendeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi.***
Sumber: pojoksatu
Foto: Soeharto. (Istimewa)
