Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berkomitmen untuk memberikan imbalan yang pantas kepada masyarakat yang berperan dalam penangkapan koruptor sebagai tindakan nyata dalam upayanya memberantas korupsi.
"Kita berencana untuk memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor," kata Anies menyatakan komitmen antikorupsi di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024 malam.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyatakan bahwa di masa depan, pemberian hadiah kepada pemburu koruptor tidak terbatas hanya pada petugas dari KPK, Polri, dan Kejaksaan.
"Semua pihak yang ikut melaporkan, memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsi," kata Anies.
Di samping itu, Anies menyatakan tekadnya untuk aktif dalam upaya memberantas korupsi, termasuk melalui dukungan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.
“Kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan,” kata Anies.
Menurutnya, memiskinkan harta adalah cara satu-satunya untuk membuat koruptor jera.
"Koruptor harus dimiskinkan. tidak ada pilihan lain," tegas Anies.
Selanjutnya, Anies Baswedan juga berkomitmen untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) apabila berhasil memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk mengembalikan reputasi KPK ke masa kejayaannya.
"Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu dan ini artinya merevisi UU KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK pada posisi yang kuat," kata Anies.
Prabowo Usul Kenaikan Gaji Pejabat
Sementara itu, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menegaskan niatnya untuk secara serius dan penuh tekad memimpin upaya pemberantasan korupsi.
Pernyataan ini disampaikannya ketika menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, dalam acara 'PAKU Integritas, Penguatan Antikorupsi' untuk calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, 17 Januari 2024.
"Semua upaya yang sudah disampaikan KPK, harus kita dukung dan saya bertekad untuk mendukung dan manakala saya bersama saudara Gibran mendapat mandat dari rakyat, kami akan memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total," kata Prabowo.
Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa KPK telah benar dalam pendekatan yang diambil selama ini, mencakup aspek pendidikan, pencegahan, dan penindakan, yang perlu terus ditingkatkan. Meskipun demikian, dia mengakui niatnya untuk menerapkan pendekatan yang sistematis dan realistis.
"Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup para pengambil keputusan, yang mengendalikan roda pemerintahan. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo.
Prabowo memberikan contoh mengenai profesi hakim di negara-negara maju, khususnya hakim tertinggi seperti hakim agung yang memiliki jaminan kehidupan yang kuat di Amerika Serikat dan Inggris.
"Hakim-hakim itu penghasilannya begitu besar, sehingga bisa dikatakan tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan realistis," kata Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo menjelaskan bahwa di Indonesia, pejabat-pejabat yang bertanggung jawab atas alokasi anggaran besar harus memastikan kualitas hidup mereka sejalan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut.
"Sekarang direksi-direksi perusahaan swasta bahkan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI; dirjen-dirjen; yang memegang anggaran triliunan," kata Prabowo.
"Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem dengan demikian kita tegakkan semua UU yang perlu ditegakkan," tambah Prabowo.
“Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will kita tindak sekerasnya yang menyimpang,” tegas Prabowo.
Sumber: disway
Foto: Perbedaan Usulan Pemberantasan Korupsi oleh Anies Baswedan dan Prabowo Subianto-SS/KPK-
