Calon presiden (capres) RI nomor urut 1 yang juga Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memaparkan alasannya tak mampu menjual saham perusahaan bir yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta saat menjabat. Ini dipaparkannya dalam tabligh akbar di Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat lalu (12/1/2024).
Dalam momen itu, Anies menyebut niatnya tak disetujui oleh parlemen. Padahal, menurutnya, kepemilikan saham itu tidak bermanfaat dalam pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta.
"Saya pernah mengalami ketika tugas di Jakarta, kita menang di pilkada, tapi kebijakan kita dihentikan. Mau menjual saham bir," kata Anies.
"Jakarta pemerintahnya punya saham bir Rp 1 triliun nilainya, dan Rp 1 triliun itu harus dijual, kenapa? Karena perusahaan bir tidak melakukan pembangunan, pemerintah punya perusahaan untuk membangun waduk, membangun jalan, betul? Membangun gedung," imbuhnya.
Calon Presiden nomor urut 01, Anies Bswedaan saat menghadiri Dialog Capres Bersama Kadin. (YouTube/Kadin Inbdonesia)
Mengutip detik.com, Anies kemudian menjelaskan bahwa pihaknya sebagai gubernur tidak memiliki kuasa lebih jika parlemen tidak setuju. Maka itu, ia menilai kepemimpinan eksekutif harus ditopang dengan penguasaan parlemen yang kuat.
"Tapi kalau punya saham, perusahaan bir tidak melakukan pembangunan, karena itu mau dijual. Tapi untuk dijual harus ada persetujuan DPR," ujar dia.
"Karena DPR-nya kita lemah, maka di situ tidak pernah bisa disetujui. Karena kita melakukan perubahan, besok perlu penguasaan pemerintahan dan DPR-nya," imbuh Anies.
Lebih lanjut, dalam mencapai hal ini, Anies mengingatkan pendukungnya untuk memilih partai pengusungnya, yakni NasDem, PKS, PKB, Partai Ummat. Dengan demikian, tambah Anies, para legislator dari partai pendukungnya bisa mengisi kursi parlemen.
"NasDem, PKB, PKS, Ummat. Sekali lagi sama-sama, NasDem, PKB, PKS, Ummat, sekali lagi yang keras. Nomor pilpresnya berapa? Partainya apa?" tambahnya.
Sumber: cnbcindonesia
Foto: Calon Presiden nomor urut 01, Anies Bswedaan saat menghadiri Dialog Capres Bersama Kadin. (YouTube/Kadin Inbdonesia)
