Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa menyebutkan food estate atau lumbung pangan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal.
Menurutnya, tak ada satu pun pembangunan lumbung pangan yang direncanakan berhasil, termasuk yang berlokasi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Berbeda dengan klaim cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
"Iya gagal semua. Khusus untuk Gunung Mas itu bahkan bukan lahan yang tepat untuk bercocok tanam. Gunung Mas itu bukan tanah berpasir, tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya. Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).
Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung di wilayah tersebut, itu karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagungnya ditanam di dalam polybag.
"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polybag. Ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," jelasnya.
Lebih lanjut, Andreas menjelaskan keberhasilan program food estate harus memenuhi kriteria. Lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.
"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.
Kriteria itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estate di Kalteng. Memang petaninya ada, begitu juga hasil panennya. Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.
"Ini 1 ton pun nggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.
Sumber: cnnindonesia
Foto: Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa menyebutkan food estate yang digagas Presiden Jokowi gagal semua. (Foto: Tangkapan layar dari Youtube Sekretariat Presiden)
