Jokowi sudah tidak mau mendengarkan kritikan dan peringatan dari siapa pun, walaupun mereka bermaksud meluruskan langkah Jokowi yang salah dan melanggar hukum.
Jokowi menjadikan Negara seperti perusahaannya sendiri, dijadikan proyek keluarga. Undang-undang dan peraturan dirubah semaunya sendiri.
Rakyat sudah muak dengan segala sepak terjang Jokowi. Jokowi sudah harus dimakzulkan sebelum negara menjadi hancur lebur. Hanya dengan pemakzulan Jokowi baru akan menyadari siapa dirinya sebenarnya.
Gaung pemakzulan Jokowi sudah bergema dari semua elemen masyarakat : para tokoh bangsa, ulama, mahasiswa, buruh, purnawirawan TNI-POLRI, umat Islam, tokoh-tokoh agama, kaum emak-emak, praktisi hukum, dll.
Syarat-syarat untuk pemakzulan sudah banyak : ijazah palsu, Penerbitan UU Cipta Kerja, Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024, intervensi Jokowi ke KPK dan MK, dll.
Bola sekarang ada di DPR/MPR.
Syarat jumlah anggota MPR yang berhak memakzulkan jika PDIP, PKS, Nasdem, dan PKB sudah memenuhi syarat, apalagi jika partai lain bergabung.
Jokowi sudah keluar dari koridor hukum, tatanan demokrasi, dan penyelengaraan negara yang jujur, bersih, amanah, nasionalis, dan berintegritas. Kekuasaan dijalankan mengikuti selera hawa nafsunya sendiri. Seolah negara ini milik nenek moyangnya. Semua tatanan bernegara diporakporandakan hanya demi ambisi pribadi dan oligarki taipan.
Semua orang sudah mengetahuinya, tapi para pengkhianat bangsa terus saja melindungi dan mendukung kedzaliman Jokowi. Hanya dengan cara dimakzulkan Jokowi akan menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Dia itu bukan pejuang kemerdekaan, presiden yang ingin memajukan bangsa dan negara, apalagi pemilik negeri ini. Tapi perilakunya seperti dia yang memiliki negeri ini.
Ada beberapa alasan kenapa Jokowi harus segera dimakzulkan :
Pertama, Jokowi hanya bonekanya China
Walaupun seorang Presiden itu dipilih rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat, tapi pada faktanya Jokowi hanya mengikuti kemauan China walapun harus mengorbankan rakyat. Berbagai Undang-undang dibuat dan dirubah hanya untuk mengikuti kemauan China.
Kedua, Jokowi membiarkan China menguasai Indonesia
China telah hampir menguasai semua bidang : ekonomi, politik, hukum, perdagangan, sampai penguasaan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dikeruk (hampir) habis oleh Asing dan Aseng (China).
Ketiga, Jokowi membiarkan TKA China membanjiri Indonesia dan berpotensi menggusur TK lokal
Bukan saja jumlah yang sangat besar tetapi diduga banyak di antara mereka yang merupakan Tentara Komunis China. Di beberapa wilayah yang sudah dikuasai TKA China, orang Indonesia tergusur dan hanya menjadi warga kelas 2. Sungguh sangat tragis orang Asing dimanjakan rakyat sendiri ditelantarkan
Keempat, Jokowi tidak mampu mensejahterakan rakyat, bahkan terus membebani rakyat dengan harga-harga yang terus naik.
Akibat ambisi membangin berbagai infrastruktur yang tidak berguna bagi rakyat kecil dengan cara hutang, akhirnya berbagai subsidi kepada rakyat dihapuskan atau dikurangi. Akibatnya harga-harga melambung tinggi dan rakyat pun makin tercekik.
Kelima, Jokowi telah menghancurkan tatanan nilai-nilai luhur bangsa berupa akhlak, norma-norma dan etika
Di era Jokowi nilai-nilai luhur bangsa berupa akhlak, norma-norma dan etika diinjak-injak. Politik dinasti terus dibangun tanpa rasa malu walaupun harus melanggar etika. Gibran adalah contoh produk pelanggar etika berat di MK.
Keenam, Jokowi telah merusak tatanan demokrasi dengan membungkam dan mengebiri kebebasan berpendapat
Kebebasan berbicara, betpe dapat dan berkumpul sesuai dengan amanat UUD 1945 telah dipasung. UU ITE diperketat. Yang bicara mengkritik penguasa ditangkap, yang mampu menggalang mada disuap, jika tidak mau disikat. Oposisi dobungkam, akhirnya Presiden berkuasa semaunya tanpa ada yang menghambat.
Ketujuh, Jokowi telah melumpuhkan fungsi DPR/MPR yang seharusnya sebagai pengontrol dan pengingat Pemerintah berubah menjadi tukang tukang stempel rezim.
Selama rezim Jokowi DPR/MPR menjadi bisu, kerjanya tukang setuju. Rakyat menjerit pura-pura-pura tidak tahu. Bahkan Ketua MPR-nya malah jadi salah satu provokair Jokowi 3 periode, sebelum akhirnya dihentikan Megawati. DPR lebih berfungsi sebagai tukang stempel Pemerintah saja.
Kedelapan, Jokowi telah mengendalikan lembaga penegak hukum seperti POLRI, Pengadilan, KPK, MK, MA, KEJAGUNG, dll yang harusnya netral dan independen tapi dibuat tunduk kepada penguasa.
Sangat tidak wajar hukum tunduk pada kekuasaan. Harusnya yang terjadi itu sebaliknya. Akhirnya, di tangan Jokowi negara hukum dirubah jadi negara kekuasaan.
Kesembilan, Jokowi telah memasung fungsi-fungsi parpol dengan menyandera para Ketua Umumnya.
Para Ketum parpol pendukung Jokowi seolah telah kehilangan akal warasnya, daya kritisnya hilang, apalagi menawarkan program-program yang visioner dan memberikan solusi masa depan bangsa.
Kesepuluh, Jokowi terus memusuhi para ulama dengan cara mempersekusi, mengkriminalisasi sampai upaya menghabisi (nyawanya).
Selama rezim Jokowi, para ulama dijadikan musuh negara sehingga ada yang dipersekusi, difitnah, dipersekusi, dipenjara sampai dibunuh. Kasus Km 50 masih terus jadi tanda tanya tentang kebiadaban aparat. Demikian juga kematian Tengku Zulkarnaen, Syekh Jabir, Ust. Maher At-Tuwailibi masih menyisakan misteri tentang penyebab kematiannya.
Masih belum cukupkah indikator-indikator diatas untuk memakzulkan Jokowi ? Atau Jokowi akan dibiarkan terus merusak Indonesia sampai menjadi hancur baru kemudian kita baru akan tersadar?
Pilpres 2024 tidak akan LUBER dan JURDIL selama Jokowi masih ikut cawe-cawe
Bandung, 3 Rajab 1445
Oleh: Sholihin MS
Pemerhati Sosial dan Politik
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
