Indonesia Police Watch (IPW) mencatat masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan keadilan ketika berhadapan dengan pemilik modal besar dan pemerintah.
Hal itu disampaikan langsung Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso dalam acara Rilis Akhir Tahun 2023 yang diselenggarakan di Kantor IPW di Jalan Daksinapati Raya nomor 6B, Kompleks Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (31/12)
"IPW mencatat, dalam kaitan kasus-kasus anggota masyarakat yang berhadapan dengan pemilik modal besar, masyarakat ketika bersengketa akan begitu sulit untuk mendapatkan keadilan," kata Sugeng kepada wartawan.
Terbaru, kata Sugeng, pihaknya mendapatkan dua pengaduan masyarakat, yakni dari Supardi Budihardjo yang bersengketa dengan PT Agung Sedayu, dan pengaduan dari Hendrik Candra yang juga bersengketa melawan Agung Sedayu terkait tanah.
"Kemudian yang ketiga, menjadi catatan IPW juga terhadap kinerja Polri ya bahwa, dalam kasus-kasus masyarakat yang berkonflik dengan pemerintah ataupun pemilik modal yang berkorelasi dengan penguasa yaitu pemerintah dalam program Proyek Strategis Nasional (PSN), masyarakat juga sulit memperoleh keadilan," terang Sugeng.
Terkait PSN itu kata Sugeng, pihaknya menyoroti dan mengkritisi terkait kasus Rempang dan kasus Desa Wadas.
"Tiga hal tersebut, sulit masyarakat mendapatkan keadilan dalam proses hukum," kata Sugeng.
Oleh karena itu, IPW mengimbau dan mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar memperhatikan kinerja penegakan hukum, meskipun survei Litbang Kompas memberikan catatan 80 persen kepuasan terhadap penegakan hukum, akan tetapi masih ada catatan-catatan kritis yang harus didalami.
"Karena masyarakat yang lemah ketika berhadapan dengan pemilik modal dan juga kekuatan kekuasaan, masyarakat merasa bahwa, kehadiran pemerintah tidak ada," pungkas Sugeng.
Sumber: rmol
Foto: Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso/Ist
