Posko pengaduan di Pendopo Balaikota DKI Jakarta yang resmi dibuka Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono pada 18 Oktober 2022 dianggap tidak efektif karena hanya menjangkau sebagian kecil saja.
Demikian salah satu poin catatan akhir tahun evaluasi kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tahun 2023 yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta.
"Kebijakan Pj Gubernur membuat posko pengaduan di Balaikota setiap pagi, dirasakan kurang efektif karena hanya menjangkau sebagian kecil saja. Dan secara tidak langsung mereduksi peran kanal pengaduan online melalui aplikasi JAKI," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).
FPKS DPRD DKI juga menyayangkan dihapuskannya anggaran pembangunan jalur sepeda yang gencar dilaksanakan era Anies Baswedan.
"Hal ini tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan komunitas pesepeda, serta tidak mendukung upaya meningkatkan kualitas udara di Jakarta," kata Yani.
Selain itu, lanjut Yani, pengurangan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO), untuk PT Transjakarta, menunjukkan kurang berpihaknya Heru pada transportasi publik, yang juga berperan dalam mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara.
Yani mengingatkan bahwa pengurangan subsidi ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta.
"Mengorbankan PSO untuk Transjakarta untuk mengurangi defisit APBD, adalah hal yang kurang tepat. Masih banyak pos lain yang bisa dilakukan efisiensi, daripada mengorbankan layanan transportasi publik yang banyak digunakan masyarakat untuk aktivitas produktifnya," kata Yani.
Sumber: rmol
Foto: Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani/Net
