Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik kegagalan program Food Estate yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) di bawah Prabowo Subianto.
Dalam program 'Desak Anies: Sumbar' di Lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar), Rabu, 3 Januari 2024, Anies Baswedan menyindir bahwa Food Estate hanya berhasil menanam singkong.
"Kalau (food estate) itu bagian dari pertahanan, barangkali bicara kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah menanamnya singkong dan itu gagal pula," tegas Anies, dikutip dari video di kanal YouTube Metro TV, Rabu 3 Januari 2024.
Anies menolak konsep Food Estate karena menganggap proyek ini menggunakan uang negara yang lebih baik digunakan untuk mengoptimalkan sektor pertanian.
Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk Food Estate dapat disalurkan kepada para petani yang lebih membutuhkan.
Anies menjelaskan bahwa anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki aspek-aspek krusial dalam pertanian, seperti pupuk yang murah, irigasi yang diperbaiki, dan peningkatan tata niaga.
"Menurut saya anggaran yang sama akan jauh lebih optimal jika diberikan kepada para petani-petani untuk mereka bisa dapat pupuk yang harganya murah, pupuk yang terjangkau, irigasi yang diperbaiki, tata niaga yang diperbaiki," papar Anies.
Anies menekankan bahwa dengan mengoptimalkan program di sektor pertanian, kedaulatan pangan dapat terwujud.
Ia menolak pendekatan yang sekadar menugaskan kementerian dan melibatkan korporasi-korporasi. Tetapi lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat petani.
"Jadi saya ingin garisbawahi di sini, orientasinya bukan semata-mata mengisi kebutuhan pangan kita, tapi juga memastikan jutaaan orang yang bekerja di sektor pertanian yang berjasa selama sepanjang hidup bangsa ini. Jangan mereka ditelantarkan dengan kita memindahkan prioritas kepada food estate," tegas Anies.
Penting untuk dicatat bahwa pada bulan Juli 2020, Presiden Joko Widodo mengamanahkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai leading sector dalam pelaksanaan program Food Estate di Kalimantan Tengah.
Dikutip dari website dpr.go.id, Presiden memberikan alasan bahwa peran Kemhan tidak hanya terbatas pada urusan alat tempur, tetapi juga mencakup aspek ketahanan di sektor lain, termasuk pangan.
Namun, dalam pelaksanaannya program tersebut dianggap gagal, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanudin pernah mengajukan permintaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap program Lumbung Pangan Nasional (Food Estate).
Hal ini menjadi sorotan karena Kementerian Pertahanan, yang menjadi leading sector dalam program tersebut, dinilai tidak berhasil dalam memperkuat ketahanan pangan dan tidak mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan petani.
Selain itu, Hasanudin berharap bahwa audit tersebut akan memberikan kontribusi dalam menciptakan transparansi anggaran, sehingga akar masalah dari kegagalan Food Estate dapat diidentifikasi.
"Daripada kita memperdebatkan hal ini, yang sudah menjadi perdebatan pro dan kontra, dan masalah ini dianggap dipolitisir, lebih baik kita melibatkan BPK," ujar Hasanuddin kepada media pada Senin, 21 Agustus 2023.
Sumber: kilat
Foto: Anies Baswedan sindir Food Estate, Program Strategis Nasional (PSN) Jokowi dan Prabowo (Instagram/@aniesbaswedan dan @prabowo)
%20Sutiyoso.jpg)
