Dalam sebuah kanal YouTube Yayasan LBH pengamat politik terkenal Rocky Gerung memberikan kritikan tajam terhadap Presiden Jokowi, menyebutnya sebagai perusak demokrasi.
Menurut Rocky Gerung, undang-undang Cipta Kerja dianggap sebagai "bakso busuk" yang terus diformalin.
"Jokowi disorot karena menjual kebijakan tersebut, meskipun sebenarnya banyak yang merasa kebijakan tersebut busuk,"
Kritik tidak hanya ditujukan pada kebijakan Cipta Kerja, tetapi juga pada proyek strategis seperti IKN (Ibu Kota Nusantara)
Rocky Gerung mengungkapkan bahwa beberapa grup oligarki keluar dari konsorsium, meninggalkan proyek tersebut "bau busuk" dan memunculkan dugaan terkait investor yang dipaksa masuk.
Agung Sedayu juga menjadi sorotan Gerung, yang menyatakan bahwa klaim
"Jokowi tentang masuknya investor sebenarnya hanya upaya untuk menyembunyikan kegagalan di luar negeri,"
Rocky Gerung menggunakan metafora "bangkai" untuk menggambarkan bahwa kebusukan dalam pemerintahan semakin tercium.
Menyoroti kasus Gibran, calon presiden dan calon wakil presiden, serta pernyataan "children do not belong in the Prison" yang menyoroti partisipasi anak dalam pemilu.
Rocky Gerung menekankan aspek hukum dan menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi selalu menggunakan hukum sebagai tameng, meskipun kebijakannya dinilai inkonstitusional.
"Pemakaian Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) menjadi fokus, dengan meskipun ada dalam konstitusi".
pemerintahan Jokowi mengeluarkan perpu secara inkonstitusional, membahayakan demokrasi dan sistem negara hukum.
Kritik terhadap Jokowi bukan hanya sebagai pemelihara, tetapi sebaliknya, sebagai pembatalkan ide demokrasi yang telah ada sejak tahun 1998.
Sumber: viva
Foto: Pengamat politik terkenal Rocky Gerung/Net
