Proyek giant sea wall alias tanggul laut raksasa kembali menjadi proyek prioritas pemerintah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ikut serta dalam pembangunan proyek dengan estimasi total anggaran USD 60 miliar atau Rp 930 triliun.
Selain kawasan Jakarta, pembangunan giant sea wall ini rencananya dibangun sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa. Pembangunan itu dilakukan guna mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut yang menyebabkan banjir rob di kawasan utara Jawa.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan acara Seminar Nasional terkait percepatan pembangunan giant sea wall yang dilaksanakan Rabu (10/1) kemarin merupakan arahan Prabowo Subianto.
Kata Airlangga, persiapan acara bertajuk Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) tersebut hanya butuh 3 hari.
"Acara ini diprakarsai oleh Menteri Pertahanan dalam waktu 3 hari. Perintahnya 3 hari, Alhamdulillah kita bisa disiapkan," ungkap Airlangga dalam sambutannya, Rabu (10/1).
Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan sebagai Menhan dia memang tidak terlibat langsung dalam kajian proyek giant sea wall. Tapi dia mengaku merasa terpanggil untuk lebih memusatkan perhatian kepada masalah giant sea wall.
"Saya sendiri yang tidak terlibat langsung dalam kajian dan pembahasan tersebut. Seolah-olah masalah ini yang merupakan jawaban atas fenomena naiknya permukaan laut, abrasi, hilangnya banyak lahan-lahan kita dan terutama kualitas hidup sebagai rakyat kita sungguh-sungguh mengenaskan," kata Prabowo.
Pemerintah akan mengalokasikan anggaran jumbo untuk realisasi giant sea wall ini. Menurut perhitungan Prabowo, butuh dana hingga USD 60 miliar atau setara Rp 930 triliun. Sementara tahap awal memakan dana Rp 164 triliun.
Selain Airlangga dan Prabowo, acara tersebut juga dihadiri sederet menteri kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta pejabat yang mewakili Kementerian PUPR, Kemenko Marves, dan BRIN.
Adapun tindak lanjut dari seminar tersebut adalah pembentukan task force atau kelompok kerja (pokja) untuk mempercepat pembangunan giant sea wall di sepanjang pantai utara Jawa (Pantura). Meski begitu, baik Airlangga maupun Prabowo enggan membeberkan instansi apa saja yang masuk dalam pokja tersebut.
Alasan Prabowo Ikut Terlibat
Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengaku masih belum tahu tugas masing-masing menteri dalam mega proyek ini. Namun, proyek ini akan dikepalai oleh Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimoeljono.
"(Satgas) belum dibentuk kok. Harus dibikin dulu dong. Nanti dilihat siapa-siapa aja dulu. Pasti ada pengkajian kira-kira siapa saja yang terlibat. Yang pasti masing-masing kementerian akan diajak sesuai tupoksinya," kata Wahyu.
Di sisi lain, Wahyu mengungkapkan pembangunan tanggul raksasa ini masih berkaitan dengan isu pertahanan khususnya bagian pertahanan ekonomi. Lebih lanjut, Wahyu menilai keterlibatan Prabowo dalam proyek tanggul raksasa karena isu sosial.
"Beliau sebagai pemimpin juga merasa bahwa saya harus ikut terlibat dong. Beliau tadi sampaikan, enggak usah sebagai Menhan, beliau kan juga punya posisi kedudukan politik. Dia juga punya tanggung jawab," tuturnya.
Prabowo Mau Bikin Proyek Rumah Apung
Sementara itu, Prabowo menugaskan Universitas Pertahanan yang berada di bawah kementeriannya membuat pilot project pemukiman murah di kawasan rentan terendam air. Rumah ini disiapkan selagi tanggul laut raksasa dibangun.
Ada dua model rumah yang akan dibangun. Pertama, rumah panggung yang menurutnya bisa diterapkan dengan tinggi panggung di atas 500 cm. Kedua, rumah murah terapung. Prabowo bilang sudah ada contoh alias prototype-nya.
"Perencanaan mereka bagus Rp 130 juta, tapi saya kasih anggaran lebih jadi Rp 150 juta per rumah karena budaya Indonesia ini suka mark up, nah ini sekalian aja saya (tambah) anggarannya agar bikin yang terbaik untuk rakyat segera," ujarnya.
Sumber: kumparan
Foto: Prabowo Subianto saat debat pertama Calon Presiden Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
