Mundurnya Mahfud MD dari posisinya sebagai Menko Polhukam bukanlah keputusan tiba-tiba dari Kabinet Jokowi
Dalam sebuah Investigasi melalui kanal Youtube Siap Viva x Bocor Alus Politik Tempo, Sebuah rapat tertutup di Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2024 menjadi tonggak awal ketika Mahfud memaparkan rencananya kepada Megawati.
Keputusannya dipicu pernyataan Presiden Jokowi yang membolehkan kampanye di pangkalan udara Halim, mendampingi Prabowo.
Megawati memberikan restu setelah pertemuan singkat dengan Mahfud, Sebelumnya, Mahfud telah berdiskusi dengan ketua umum partai pendukung TPN, termasuk Oso dan Hanura, yang sebagian tidak setuju dengan keputusannya.
Beberapa partai pendukung menolak Mahfud mundur, mengkhawatirkan potensi kecurangan dari dalam.
Namun, Mahfud tetap pada keputusannya, Alasan triggernya adalah pernyataan Jokowi tentang kampanye di Halim, menjadi pemicu akhir mundurnya.
Percakapan santai dalam taping sebelumnya mengungkapkan kegusaran Mahfud terhadap perangai 'Uncle' yang ramai di media.
Sebuah kisah humor menyelipkan suasana ringan, dengan Mahfud menutupnya dengan ucapan
"Udahlah, udahlah, udahlah."
Ternyata, Mahfud tidak sendirian dalam keputusannya. Beberapa menteri lain, termasuk Sri Mulyani, Retno Marsudi, Basuki Hadimuljono, dan Budi Karya Sumadi, juga memiliki rencana mundur. Namun, Megawati meminta mereka tetap bertugas hingga akhir periode 2024.
Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR, merasakan tekanan terkait posisinya dalam politik. Kedekatannya dengan Ganjar dan sikapnya yang Netral dihadapkan pada situasi sensitif. Bahkan, dia dipinta agar bersikap Netral atau tidak mendukung pasangan calon tertentu.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan, juga merasakan kekhawatiran akan efek sentimen pasar jika mundur.
Terkait dengan politik internasional dan dampak pemilu di Indonesia, dia ditempatkan dalam kondisi politik yang kompleks.
Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, tidak terlibat dalam politik internal.
Namun, dia juga menghadapi pertanyaan dan spekulasi terkait keputusan mundur.
Interaksinya dengan kepala negara-negara asing menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas pemerintahan.
Basuki Hadimuljono, dengan dukungan terbuka terhadap Ganjar, menjadi simbol Netralitas atau lebih kepada kedekatan politiknya? Pertanyaan ini menggambarkan dinamika politik di lingkaran kabinet.
Ganjar, yang mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri yang tetap bertugas hingga 2024, menghadapi tantangan menjaga stabilitas pemerintahan.
Keterlibatan kabinet dalam dinamika politik memberikan warna baru dalam peta politik menjelang pemilu.
Istana membantah terlibat dalam tekanan terhadap menteri dan menyatakan bahwa keputusan mundur adalah hak pribadi masing-masing.
Penjelasan resmi mengenai dinamika kabinet dan pilihan menteri juga diharapkan dapat memberikan kejelasan pada publik.
Sumber: suara
Foto: Kolase Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo/Net
