Solusi terbaik memberantas kemiskinan di Indonesia adalah dengan menciptakan lapangan kerja, bukan dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) ataupun bantuan langsung tunai (BLT).
Begitu kata Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel saat menghadiri acara Festival Pasar Pangan di Gorontalo, Jumat (2/2/2024).
Belakangan pemberian Bansos dan BLT jelang hari pencoblosan menjadi sorotan lantaran dinilai untuk kepentingan politik.
Di sisi lain, Pemerintah menekankan Bansos dan BLT merupakan program untuk membantu masyarakat kurang mampu dari dampak el nino dan tingginya harga pangan.
Gobel menilai, Bansos dan BLT bukan solusi untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya solusi yang tepat adalah menciptakan lapangan kerja.
Cara ini dinilai Gobel bisa mendorong masyarakat menjadi berdaya, bukan membuat masyarakat yang selalu menunggu bantuan.
Ia mencontohkan saat dirinya terpilih menjadi wakil rakyat, sejumlah tempat di Gorontalo mulai dibenahi dan ditata untuk mengangkat ekonomi masyarakat sekitar.
Seperti pembenahan Danau Perintis. Dalam dua tahun terakhir danau yang berada di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo itu menjadi salah satu obyek wisata terpopuler di kawasan tersebut.
Gobel menilai, pembenahan Danau Perintis yang sebelumnya tidak populer menjadi terpopuler membuat masyarakat sekitar berkembang.
Masyarakat mulai membuat usaha kecil, membuat lahan di sekitarnya untuk area parkir kendaraan wisatawan, hingga lahirnya UMKM di daerah tersebut yang membuka lapangan kerja baru.
Menurutnya, hal ini perlu menjadi contoh agar ke depannya masyarakat tidak lagi mengharapkan Bansos ataupun BLT.
"Pemberian Bansos, sembako, dan BLT itu sebenarnya bukan solusi memberantas kemiskinan. Solusi terbaik adalah dengan menciptakan lapangan kerja agar pengangguran berkurang," ujar Gobel.
Di sisi lain, Gobel juga meminta agar pemerintah daerah dapat berkreasi untuk meningkatkan kehidupan warga Gorontalo.
APBD yang ada lebih banyak diprioritaskan kepada petani, nelayan, UMKM, dan pendidikan, bukan dipakai untuk mengganti mobil yang digunakan pejabat daerah.
Jika hal ini terus dilakukan, maka akan sulit membuat Gorontalo lepas dari penilaian provinsi termiskin kelima di Indonesia.
Terlebih jumlah APBD Gorontalo terus meningkat, bahkan bantuan APBN dari pusat pun bertambah untuk provinsi itu.
"Di tengah masyarakat yang miskin, pejabatnya terus ganti mobil mewah dengan dana APBD. Seharusnya dana APBD diprioritaskan untuk berpihak kepada petani, nelayan, UMKM, dan pendidikan," ujarnya.
Kota Agropolitan
Lebih lanjut Gobel menjelaskan, sebagai putra daerah ia terus mendorong agar tanah kelahirannya bisa menjadi Kota Agropolitan.
Cetak biru dan peta jalan pembangunan juga telah dibahas bersama dengan masyarakat Gorontalo untuk mewujudkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Fokus utama terletak pada pembangunan Pelabuhan Internasional Anggrek dan Kawasan Industri Anggrek sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang akan menjadi dua lokomotif utama mewujudkan visi Kota Agropolitan.
Dalam hitung-hitungannya, dua fokus utama tersebut dapat menciptakan 100 ribu lapangan kerja dan lahirnya UMKM di seluruh Gorontalo.
"Kenapa memilih pangan? Karena Gorontalo memiliki tanah yang subur dan laut yang kaya ikan. Kita memimpikan Gorontalo yang maju dan sejahtera. Jangan sampai kita mewariskan kemiskinan kepada generasi penerus. Kami punya konsep dan gagasan untuk membangun Gorontalo," ujarnya.
Sumber: kompas
Foto: Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menegaskan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah selesai. Sehingga, seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha, bukan beban APBN. (Sumber: Dpr.go.id)
