Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengklaim sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dicopot. Alasannya, karena mereka tidak mau berpihak ke pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Dia mengatakan, kepala daerah yang dicopot itu diminta untuk berpihak ke Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka tetap ingin independen menjalankan tugasnya.
“Ada Pj-pj yang sebenarnya netral, tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 (Prabowo-Gibran), itu diganti,” kata Hasto Kristiyanto di Istora Senayan Jakarta, Minggu 14 Januari 2024.
“Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur,” ucapnya menambahkan.
Intimidasi ke Kepala Daerah di Jateng dan Jatim
Hasto Kristiyanto juga pernah mengungkapkan bahwa Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo rajin berkampanye di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena di dua provinsi pendukungnya banyak menerima intimidasi.
Bentuk intimidasi yang dimaksudnya terjadi kepada kepala desa. Bahkan, intimidasi itu sudah bersebaran di media sosial melalui berbagai rekaman yang menunjukkan oknum-oknum TNI, Polri, Kejaksaan yang menunjukkan ketidaknetralan.
Akan tetapi, Hasto Kristiyanto meyakini tindakan-tindakan intimidasi yang digunakan oleh kubu Prabowo-Gibran seperti mencopot Pj kepala daerah tidak akan berpengaruh. Sebab, masyarakat Indonesia yang menyaksikan berbagai intimidasi malah akan berbalik melawan Prabowo-Gibran.
Dia pun mengingatkan bahwa banyak masyarakat yang mempercayai mitologi Ratu Adil. Oleh sebab itu, ketika rakyat ditekan malah akan memberikan perlawanan.
“Saat ini ada fenomena unspoken voters (pemilih yang belum menentukan pilihan, mereka akan menyampaikan suaranya kepada Ganjar-Mahfud pada saat ke TPS (tempat pemilihan suara). Kekuatan diam ini yang menjadi kunci dari kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” tutur Hasto Kristiyanto.
Isu Netralitas Jokowi di Pemilu 2024
Jokowi dan Netralitas Pemilu 2024 Isu mengenai pemakzulan Presiden Jokowi mulai berhembus, hingga muncul petisi untuk hal tersebut. Tuntutan ini dipicu pelanggaran konstitusional yang disangkakan kepada Jokowi, salah satunya isu nepotisme.
Begitu juga dengan Pengamat Politik, Saiful Mujani yang menilai pemakzulan Jokowi akan berpengaruh pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia mengatakan, muncul preseden Pemilu 2024 tak bisa dijalankan dengan baik karena netralitas Jokowi sudah kandas.
Menurutnya, Jokowi sama seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki hak untuk mendukung calon tertentu. Hal itu merupakan hal yang wajar, tetapi menjadi tidak ketika dukungannya diperlihatkan secara terbuka ketika masih berstatus sebagai Presiden.
“Hampir semua segmen negara dari KPU, saya anggap KPU kan lembaga negara, Bawasul juga lembaga negara, Mahkamah Konstitusi lembaga negara, semua lembaga negara, TNI pun menurut hipotesis saya juga sudah digunakan dan sudah disimpangkan, sudah disalahgunakan oleh kekuasaan,” tutur Saiful Mujani, Jumat 12 Januari 2024.
“Polisi juga demikian. Pemda, menurut saya, apalagi sekarang hampir semuanya pejabat diangkat oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Tentu saja di bawah kontrol dia semuanya, apalagi sampai aparat desa dimobilis. Jadi semuanya sudah berada dalam genggamannya, dia punya resource yang sangat banyak,” ujarnya menambahkan.
Sumber: hajinews
Foto: Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto/Net
