Sebagai partai politik yang mengusulkan hak angket kecurangan Pemilu 2024, PDIP dinilai tidak boleh ragu dan harus bersikap tegas untuk menggulirkan hak istimewa DPR RI itu dalam sidang paripurna. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan hak angket kecurangan Pemilu hanya bisa digulirkan jika PDIP bergerak cepat.
"Karena dapat mempengaruhi partai lain pengusung paslon (pasangan calon) 03 dan 01 berpaling ke paslon 02," ujar Jamiluddin saat dimintai tanggapan, Kamis (29/2/2024).
Jamiluddin menyebut PDIP yang memiliki 128 kursi di Senayan dirasa mampu meyakinkan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"PDIP dapat lebih meyakinkan PPP, PKB, PKS, dan NasDem untuk bersama mengusung hak angket," ucap Jamiluddin.
Ia berpandangan jika PDIP terus-terusan hanya melempar narasi hak angket ke publik, maka berpotensi ditinggal partai-partai lainnya.
"Kalau PDIP masih terus melakukan cek ombak, maka hak angket berpeluang layu sebelum terkembang. Sebab pihak paslon 02 berpeluang melobi partai pengusung 01 dan 03," tutur Jamiluddin.
Oleh sebab itu, Jamiluddin menyampaikan PDIP tengah berpacu dengan waktu. Buka tak mungkin, usulan hak angket kecurangan pemilu hanya sebatas wacana.
"Hak angket bisa jadi hanya tinggal mimpi belaka," jelas Jamiluddin.
Untuk diketahui, usulan hak angket kecurangan Pemilu 2024 awalnya datang dari Ganjar. Ia mendorong partai pengusungnya PDIP dan PPP untuk menggulirkan hak angket di DPR RI.
Tak hanya itu, Ganjar juga mengajak partai-partai dari kubu Anies-Muhaimin, seperti NasDem, PKB, dan PKS untuk sama-sama menggulirkan hak angket itu.
Belakangan, tiga partai pengusung Anies-Muhaimin sudah sepakat untuk menggulirkan hak angket. Tinggal kini menunggu langkah dari PDIP sebagai partai pengusung Ganjar terkait usulan hak angket tersebut.
Sumber: suara
Foto: Megawati Soekarnoputri/Net
